POTENSIBISNIS - Meneteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Curat ke dunia Internasional melalui IMF (International Monetary Fund).
Sri Mulyani mengadu ke IMF soal menteri Jokowi yang melakukan korupsi di tengah Pandemi Covid-19.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyesalkan selalu saja ada orang yang mencari keuntungan di tengah semua orang menderita karena Covid-19.
Baca Juga: Simak! Tips dan Trik Lolos Kartu Prakerja Gelombang 12 tahun 2021.
"Di situasi darurat kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan melanggar moral hazard dengan korupsi," tuturnya dalam acara Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Kemenkeu dan International Budget Partnership (IBP).
Di depan mereka, ia sama sekali tidak merasa takut untuk menjelaskan bagaimana Menteri Sosial, Juliari P Batubara berani melakukan korupsi atas anggaran penanganan Covid-19.
"Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki satu menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Tangkapan Besar Penegak Hukum Tahun 2020, Berikut Rentetan Koruptor Kelas Kakap yang Diringkus
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengerti posisi sulit yang dialami Sri Mulyani saat ini.
"Saya bayangkan Sri Mulyani, dia udah gak tau mau ngapain, kan dia dituduh terus tidak mampu untuk memutuskan sesuatu yang betul-betul berbasis pada kepentingan Republik sehingga dianggap sebagai ratu utang itu," ucapnya.
Rocky Gerung sebenarnya tidak mempermasalahkan soal berapa banyak utangnya, hanya menurutnya memang kemampuan untuk membayar utang di negara Indonesia sangat buruk.
Menurutnya, justru curahan hati Sri Mulyani ini bertujuan untuk menyadarkan presiden Jokowi atas kondisi di Indonesia saat ini setelah dua menteri di kabinetnya melakukan tindak pidana korupsi.
"Jadi sebetulnya curhat dari Sri Mulyani itu ditujukan kepada presiden melalui kuping IMF, kan gak mungkin Sri Mulyani curhat langsung ke presiden kan, paling enggak dia harus lewat Menko juga, tapi itu bertele-tele," tuturnya.
"Lalu dia pilih ngomong ke IMF supaya IMF ngoceh lalu ocehan tersebut didengar oleh presiden," sambungnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 1 Januari 2021.
Ia juga menganggap bahwa pernyataan Sri Mulyani tersebut secara tidak langsung menyindir para menteri di kabinet Jokowi.
"Jadi terlihat bahwa memang secara tidak langsung Sri Mulyani mengatakan kita udah gagal kabinet ini, nah supaya teguran itu tidak diberikan langsung kepada presiden, dia muter, jadi dia minta IMF menegur presiden," ucapnya.
Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai bahwa ini adalah sebuah bukti dari buruknya komunikasi politik di Tanah Air.
"Karena Sri Mulyani sendiri sudah katakan, bagaimana lagi dapat utang kalau dikorupsi lagi, kan kita malu juga sebagai masyarakat, kenapa gak ngadu kepada bosnya saja (Jokowi), kenapa harus ngadu ke dunia," tuturnya.
Ia bahkan menyarankan, jika ingin bertanggung jawab penuh sebagai Menkeu, Sri Mulyani harus mengucapkan hal ini kepada Presiden Jokowi.
"Saya capek, saya cari uang dan dimaki-maki oleh rakyat Indonesia sebagai ratu utang, tetapi ternyata uang yang saya cari untuk tiba di rakyat malah tiba di PDIP," ucapnya
"Kenapa PDIP? Karena Juliari Batubara selaku koruptor dana bansos merupakan kader dari partai tersebut," sambungnya.
Rocky Gerung yakin dengan cara tersebut, Sri Mulyani dapat menegakkan moral publik di Indonesia.
Perlu diketahui, di tahun 2020, sudah tiga kader PDIP yang terseret kasus korupsi di KPK, sebagaimana diberitakan sebelumnya di Bekasi.Pikiran-Rakyat.com"Sri Mulyani Curhat ke IMF Ada Menteri Jokowi Korupsi, Rocky Gerung: Dia Capek, Cari Uang kok Dimaki"
Terbaru adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP.
Baca Juga: Ada Drone Berkeliaran di Laut Indonesia, Politisi PKS ke Prabowo: Kita Tak Ingin Diobok-obok Asing
Juliari Batubara diketahui memungut jatah Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial atau bansos Covid-19 dari nilai bansos sebesar Rp300.000.
KPK juga menangkap dan menetapkan Wenny Bukamo sebagai tersangka. Wenny adalah Ketua DPC PDIP Banggai Laut yang juga mantan Bupati Banggai Laut.
Ia pun kembali mencalonkan diri untuk mengisi jabatan yang sama di Pilkada 2020.
Wenny ditengarai menerima suap sebesar Rp2 miliar dari para pengusaha terkait proyek pengadaan jalan di daerahnya. KPK juga menduga duit tersebut akan digunakan untuk 'serangan fajar' di Pilkada 2020.
Sedangkan Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua DPC PDIP Cimahi. Ajay ditangkap KPK pada Jumat, 27 November 2020.
Ajay ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga meminta komitmen fee sebesar Rp3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.***(Ghiffary Zaka/BekasiPikiran-Rakyat.com)