POTENSIBISNIS - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saling berbalas cuitan.
Saling balas cuit ini dimulai, saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang secara tegas mengeluarkan opininya mengenai duduk masalah yang sedang dihadapi saat ini.
Ridwan Kamil diperiksa kepolisian Polda Jabar dalam kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, langsung memberikan pernyataan di depan media.
Baca Juga: ShopeePay Bagikan Kiat Cerdas Maksimalkan Skill Fotografi agar Pemilik Usaha Makin Cuan
Baca Juga: Reaksi Mengejutkan Politisi NasDem, Usai Mahfud MD 'Diseret' Ridwan Kamil
Sang gubernur menyebut, berbagai kasus kerumunan Habib Rizieq dipicu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," tutur Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Rabu 16 Desember 2020.
Kang Emil menilai pernyataan Mahfud itu membuat masyarakat menilai ada diskresi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di DKI Jakarta.
Baca Juga: Ini Dia Statement Mahfud MD yang Kata Ridwan Kamil Harus Diperlakukan Sama di Mata Hukum
Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi langsung Mahfud MD Lewat akun Twitter milik pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip dari Twitter @mohmahfudmd Pada Rabu 16 Desember 2020.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang," cuit Mahfud mengomentari berita pernyataan Ridwan Kamil, Rabu 16 Desember 2020.
Perdebatan tak berhenti di situ. Kang Emil membalas cuitan Mahfud MD Lewat akun Twitter milik pribadinya @ridwankamil.
"Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali," ujar Emil di Twitter, Rabu 16 Desember 2020.
"Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ucap selanjutnya.
Gubernur Jawa Barat itu mempertanyakan alasan polisi hanya memeriksa kepala daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat juga punya andil dalam memberi diskresi kerumunan di Bandara Soetta.
Jauh sebelim "kisruh" ini, berawal dari rencana kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke Indonesia, Mahfud pernah berbicara soal kepulangan HRS.
Tak hanya itu, Mahfud MD pun berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq."
"Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq."
"Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud kepada wartawan pada Senin, Desember 2020
Atas stetmen itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beropini jika pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Poilhukam) Mahfud MD, tersebut menimbulkan multitafsir.
Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Mahfud MD ditafsirkan massa pendukung Habib Rizieq, seolah-olah ada instruksi.
Hal tersebut, disampaikan terkait kasus kerumunan massa di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sepulangnya Habib Rizieq dari Arab Saudi beberapa waktu lalu.
"Yang pertama, semua kekisruhan yang terjadi berlarut-larut ini adanya statment Pak Mahfud MD yang menyatakan penjemputan HRS itu diizinkan."
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh."
"Maka terjadi kerumunan yang luar biasa, dan seolah-olah ini ada diskresi dari Pak Mahfud terhadap PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya," kata Ridwan saat konferensi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jawa Barat dikutip PotensiBisnis.com dari kanal YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel pada Rabu, 16 Desember 2020.***