POTENSIBISNIS – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah mengumumkan lima juru bicara baru dalam rangka menangani Covid-19.
Penunjukan juru bicara yang dilakukan berhubungan dengan telah datangnya vaksin covid-19 ke tanah air pada Minggu 6 Desember 2020.
Lima juru bicara tersebut tidak menyampaikan tentang informasi terkait kasus covid-19 melainkan untuk menginformasikan terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Memanas! Habib Rizieq Akan Dibawa Paksa Polisi Besok, Jika Lakukan Hal Ini
“Yang Pertama juru bicara dari Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 (yaitu) Profesor Wiku Bakti Bawono Adisasmito Msc., Phd., yang merupakan Ketua pakar satuan Tugas Penanganan Covid-19,” kata Johnny dalam layanan pers, sebagimana dikutip oleh Potensibisnis.com melalui www.kominfo.go.id.
Juru bicara kedua yaitu dr. reisa Broto Asmoro yang juga merupakan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Tugasnya yaitu menyampaikan informasi terkait perilaku hidup sehat yang berbasis pencegahan, termasuk imunisasi/vaksinasi.
Juru bicara ketiga yaitu dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid. Menjabat sebagai direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Bertugas untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan, program vaksinasi serta hubungan vaksin Covid-19 dengan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Terungkap, Grace Batubara Menyesal Jadi Istri Mensos Juliari, Pilih Jadi Istri Pengusaha
Juru bicara keempat adalah Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm Apct yang menjabat sebagai juru bicara dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan direktur registrasi obat BPOM Republik Indonesia.
Tugasnya adalah menyampaikan informasi terkait aspek legalitas dan perizinan vaksin Covid-19 serta kebijakan dari BPOM.
Juru bicara yang terakhir adalah Bambang Heriyanto S.Si., Apt. MM yang menjabat sebagai juru bicara dari Biofarma dan Corporate Secretary PT Bio Farma.
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu Megawati Soekarnoputri Sempat Menikah 3 Kali, Berikut 3 Sosok Tersebut
Tugasnya adalah menerangkan sisi logistik dan pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh Indonesia.
Hal ini dilakukan agar informasi terkait pengadaan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi akan disampaikan secara resmi melalui jubir yang telah ditunjuk.
Pemerintah dapat memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara akurat kredibel dan proaktif.***