Realisasi Belanja Pemerintah Lamban, Jokowi Minta BPKB dan APIP Kawal Kementerian dan Pemda

- 27 Mei 2021, 14:15 WIB
Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo. /Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden/ Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

“Ini tugas dalam mengawal belanja tadi, lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanja dengan cepat,” katanya.

Sebab Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi nasional dapat melompat menjadi tujuh persen dari awalnya yang hanya mencapai minus 0,74 persen.

“Kalau semuanya bekerja keras belanja segera dikeluarkan realisasinya, maka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih,” ucap Jokowi.

Jokowi memiliki keyakinan target tersebut dapat tercapai meskipun ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

“Meskipun kita tahu ada ketidakpastian global, ekonomi global dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha,” ujarnya.

Sehingga, Jokowi meminta percepatan belanja pemerintah yang masih rendah ini terus dilakukan pengawalan dan ditingkatkan.

Baca Juga: Jokowi Minta APIP Bekerja Maksimal: Tak Ada Toleransi untuk Penyelewengan

“Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN dan 7 persen untu APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) juga masih rendah, baru 24,6 persen,” ujar Jokowi.

Dia juga menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan meningkatkan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa yang juga masih rendah.

“Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa baru sekitar 10,8 persen. Kemudian, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen. Ni yang terus diikuti dan dikawal, dibantu,” tutupnya.***

Halaman:

Editor: Babah Pram

Sumber: YouTube Sekretariat Presiden


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah