Network
POTENSI BISNIS – Presiden RI Joko Widodo meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat mengawal belanja pemerintah.
Joko Widodo mengatakan pemerintah lambat dalam merealisasikan belanja negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Alhasil, Joko Widodo meminta agar BPKP dan APIP untuk mencari hal yang menyebabkan realisasi belanja pemerintah ini lambat dilakukan.
Baca Juga: Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kocorkan Rp700 Triliun
“Saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul mencari penyabab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa,” ujar Joko Widodo sebagaimana diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 27 Mei 2021.
Selain itu, Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—juga meminta agar BPKP dan APIP memberikan solusi yang terbaik terhadap masalah yang membuat kerja pemerintah terhambat.
“Memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan,” ucapnya.
Hal ini menjadi tugas yang diberikan Jokowi untuk pengawas dalam mengawal belanja pemerintah sehingga kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memanfaatkan anggaran dengan optimal.
Baca Juga: Lowongan Kerja 2021: PT Freeport Indonesia untuk Lulusan D4-S2, Ini Syaratnya
“Ini tugas dalam mengawal belanja tadi, lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanja dengan cepat,” katanya.
Sebab Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi nasional dapat melompat menjadi tujuh persen dari awalnya yang hanya mencapai minus 0,74 persen.
“Kalau semuanya bekerja keras belanja segera dikeluarkan realisasinya, maka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih,” ucap Jokowi.
Jokowi memiliki keyakinan target tersebut dapat tercapai meskipun ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
“Meskipun kita tahu ada ketidakpastian global, ekonomi global dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha,” ujarnya.
Sehingga, Jokowi meminta percepatan belanja pemerintah yang masih rendah ini terus dilakukan pengawalan dan ditingkatkan.
Baca Juga: Jokowi Minta APIP Bekerja Maksimal: Tak Ada Toleransi untuk Penyelewengan
“Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN dan 7 persen untu APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) juga masih rendah, baru 24,6 persen,” ujar Jokowi.
Dia juga menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan meningkatkan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa yang juga masih rendah.
“Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa baru sekitar 10,8 persen. Kemudian, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen. Ni yang terus diikuti dan dikawal, dibantu,” tutupnya.***
