Network
POTENSIBISNIS – Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu per bulan pada tahun 2021, diberikan melalui transfer bank atau PT Pos Indonesia.
Namun pemerintah juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam hal ini.
Hal ini dilakukan pemerintah guna memperketat pengawasan bantuan sosial (bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Jelang Bebasnya Abu Bakar Baasyir, PP Muhammadiyah: Tak Perlu Curiga dan Khawatir Berlebihan
Dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu per bulan ini diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan mulai Januari hingga April 2021.
Proses yang dilakukan dalam penyaluran dana ini dilakukan dengan dua cara, selain ditransfer melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat.
Baca Juga: Idham Azis Kirimi Surat ke Presiden Jokowi, Pengamat Politik dan Hankam Beri Tanggapan Begini
Seperti kita ketahui, tidak semua daerah mendapatkan akses perbankan yang mudah, rata-rata akses ke perbankan memanglah sulit dijangkau.
Oleh karena itu hal tersebut disiasati dengan adanya pelayanan antar oleh Pos Indonesia.
"Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar 'door to door' langsung. Penerima difoto, dimasukkan 'data based' kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Baca Juga: Kedapatan Like Konten Tak Senonoh, Eks Politisi Partai Demokrat Ingatkan Fadli Zon Terkait Hal Ini
Selain itu, diharapkan dengan penyaluran melalui transfer bank dan Pos Indonesia ini, maka penerima BST akan terhindar dari pemotongan dana bansos.
"Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," katanya. Dikutip Potensibisnis.com dari ANTARA.
Meski pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca Juga: Bagi Pemilik KIS Login dtks.kemensos.go.id Kebagian Bansos 2021 Rp300 Ribu, Segera Cek!
Namun Muhadjir juga menekankan pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor bila terjadi penyimpangan.
Penyimpangan yang terjadi ialah seperti mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.
Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi.
Sehingga demikian, dipastikan bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran.
Baca Juga: Sempat Trending Twitter Soal Pornografi, Fadli Zon: Sudah Pasti Tak Pernah Like Situs Tak Senonoh
Hal yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang mengatakan masyarakat harus mempunyai keberanian.
"Bagi masyarakat juga harus punya keberanian menyampaikan karena kalau masyarakat diam saja ketika terjadi pemotongan, tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pesan Presiden juga tidak terlaksana. Saya kira itu betul-betul memerlukan kerja sama dari semua pihak," kata Hidayat
Rencana pemerintah tersebut disambut baik oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan kesiapan melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) 2021 dari Sabang sampai Merauke.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi mengatakan bahwa dana dari Kemensos untuk BST di tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
"Amanah yang diterima dari Kemensos dalam penyaluran BST 2021 adalah sebesar Rp 12 Triliun untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu karena Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya tidak menyalurkan BST, kali ini juga mendapatkan alokasi," ujarnya. Dikutip Potensibisnis.com dari Pos Indonesia.
Faizal mengatakan bahwa pihak Pos Indonesia telah melakukan kinerja yang baik saat penyaluran BST 2020.
"Kepercayaan ini tak terlepas dari keberhasilan kinerja salur BST 2020 Nasional sebesar 97,14 persen. Sedangkan Bansos Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan kinerja salur 96 persen," katanya.
Pada tahun 2021 ia berharap kinerja salur tercapai 100 persen dengan adanya sejumlah inovasi yang disiapkan pihaknya untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel dan tepat sasaran.
"Dengan Budaya AKHLAK dan semangat 'Bersatu Untuk Bangkit' kami akan perbaiki digitalisasi proses bisnis, operasi dan administrasi BST 2021" katanya.***
