Dana Desa 2023 di Kalimantan Timur Capai Rp777,27 Miliar, Kabupatenmu Bisa Terima Bagian?

POTENSI BISNIS - Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat pencapaian yang luar biasa dengan mencapai dana desa sebesar Rp777,27 miliar. Salah satu kabupaten di Kaltim bahkan berhasil mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp82,5 miliar.

Dana desa tersebut akan dialokasikan untuk 841 desa di 83 kecamatan yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur. Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Aswanda, menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa tersebut.

Baca Juga: Segini Uang Pensiun PNS Setelah Meninggal, Update Tunjangan ASN 2023 Semua Golongan

Penggunaan dana desa mencakup berbagai hal, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian BLT kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Penggunaan dana desa antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai)," ungkap Aswanda seperti dikutip dari Potensi Bisnis melalui ANTARA pada Senin, 15 Mei 2023.

BLT sebesar Rp82,5 miliar dari total dana desa Rp777,27 miliar yang dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur, dibagi ke beberapa kabupaten.

Baca Juga: IKATAN CINTA: Sekar Diam-Diam Khawatirkan Kondisi Indra, Terkuak Rahasia Suami Nina Ternyata...

Berikut rincian kabupaten yang mendapatkan dana BLT:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara: 8.973 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan BLT sebesar Rp32,3 miliar.
2. Kabupaten Paser: 1.024 KPM dengan BLT senilai Rp3,7 miliar.
3. Kabupaten Berau: 1.251 KPM dengan BLT senilai Rp4,5 miliar.
4. Kabupaten Kutai Barat: 5.268 KPM dengan BLT senilai Rp18,96 miliar.
5. Kabupaten Kutai Timur: 4.358 KPM dengan BLT senilai Rp15,68 miliar.
6. Kabupaten Mahakam Ulu: 2.042 KPM dengan BLT senilai Rp7,35 miliar.
7. Kabupaten Penajam Paser Utara: Belum ada laporan mengenai alokasi BLT.

Aswanda juga menyampaikan bahwa total penerima BLT di Kalimantan Timur saat ini mencapai 22.916 KPM. Jumlah ini didapatkan dari data yang telah diverifikasi melalui program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Baca Juga: TERBARU Ikatan Cinta: Akhirnya Reyna Sudah Bisa Kembali Berjalan, Aldebaran Bungah hingga Kawal Hal Ini

PPKE adalah program pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan, pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

Terakhir, Aswanda menjelaskan bahwa data KPM sebanyak 22.916 tersebut melibatkan enam kriteria.***