POTENSI BISNIS - Pemerintah berdalih jika kinerja perekonomian nasional akan semakin kuat pada tahun 2022.
Kementerian Keuangan cukup optimis kinerja perekonomian akan semakin kuat pada tahun ini karena ditopang berbagai kemajuan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2022 akan tumbuh 5,2 persen.
Baca Juga: Penyebab Minyak Goreng Habis di Minimarket, Ini Penjelasan Satgas Pangan Polri
Ia mengatakan hal itu ditopang penguatan investasi dan ekspor, serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
Meskipun, pencapaian hal tersebut akan berhasil jika didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh.
Tak hanya itu, ia mengatakan juga, keberhasilan tergantung dari akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan.
"Harus berjalan secara konsisten dan komprehensif guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional,” kata Febrio Kacaribu dikutip PotensiBisnis.com dari laman resmi Kementerian Keuangan, Selasa 8 Februari 2022.
Baca Juga: Tim Nasional Indonesia: Karena Hal Ini Shin Tae-young Optimis Raih Juara Piala AFF U-23
Meski pemulihan ekonomi diprediksi semakin membaik, pemerintah tetap mewaspadai dan mengantisipasi berbagai risiko, seperti kemunculan varian Omicron yang melanda berbagai negara sejak akhir tahun 2021.
"Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan," ujarnya.
Data per 6 Februari 2022, kasus Omicron di Indonesia mengalami peningkatan hingga 36 ribu kasus.
Namun demikian, tingkat keterisian rumah sakit dan angka kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta.
"Kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan," jelasnya.
Lebih lanjut, Febrio mengungkapkan ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron.
Pemerintah juga akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2 persen populasi untuk dosis lengkap.
"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan," bebernya.
Selain meningkatnya varian Omicron, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal, seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat, hingga potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
"Dalam hal ini, pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut," ungkapnya.
"Selain itu, pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional,” pungkasnya. ***