UMKM Kurang Dilibatkan dalam Pemilu 2024: Implikasi dan Solusi untuk Pemerintah

24 Januari 2024, 16:54 WIB
Ilustrasi:peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM dalam pemilu 2024 /awang/DALL.E/

POTENSI BISNIS - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menimbulkan banyak pembicaraan, khususnya terkait dengan ketidakhadiran peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam prosesnya.

UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, seharusnya memiliki suara yang signifikan dalam kebijakan nasional. Namun, realitas saat ini menunjukkan sebaliknya, dimana mereka tidak dilibatkan secara signifikan dalam pemilu yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia.

Baca Juga: Para Pengusaha Siap-Siap! Habis Pemilu Ekonomi Indonesia Bisa Tidak Stabil Ini yang Harus Disiapkan

Keterlibatan UMKM dalam Politik dan Demokrasi

UMKM tidak hanya penting dari sudut pandang ekonomi, tapi juga sebagai elemen vital dalam struktur sosial dan politik di Indonesia. Dengan lebih dari 60 juta UMKM yang beroperasi di seluruh negeri, mereka mewakili keragaman dan aspirasi rakyat. Ketidakhadiran mereka dalam Pemilu 2024 berarti kehilangan suara penting yang bisa mempengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Dampak Ketidakhadiran UMKM pada Pemilu

Ketidakhadiran UMKM dalam proses pemilu berpotensi menyebabkan keputusan politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan kebijakan, di mana kepentingan UMKM tidak terwakili secara adekuat.

Baca Juga: Hati-Hati! Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2024

Strategi Pemerintah untuk Melibatkan UMKM

Pemerintah perlu mengadopsi strategi yang memastikan partisipasi aktif UMKM dalam proses demokrasi. Ini bisa meliputi pemberian akses informasi politik, penyelenggaraan forum diskusi, dan pelibatan mereka dalam pengambilan kebijakan. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa suara UMKM didengar dan dihargai dalam konteks politik nasional.

Membangun Jembatan Komunikasi Antara UMKM dan Pemerintah

Salah satu langkah penting adalah membangun jembatan komunikasi antara UMKM dan pemerintah. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan komite melalui organisasi UMKM yang mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional, sehingga memudahkan dialog dan pertukaran ide.

Baca Juga: Keuntungan Memiliki Mobil Listrik di Usia Muda

Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Partisipasi UMKM

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses pemilu. Penggunaan platform digital untuk survei, diskusi, dan pengumpulan masukan dari UMKM dapat menjadi alat yang efektif.

Dukungan Kebijakan untuk UMKM Pasca-Pemilu

Setelah pemilu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat UMKM. Hal ini meliputi akses ke modal, pelatihan, dan pasar yang lebih luas, sehingga membantu mereka berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi nasional.***

Editor: Awang Dody Kardeli

Tags

Terkini

Terpopuler