Network
POTENSIBISNIS - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyatakan akan membuka peluang untuk rekonsiliasi dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Namun, sang imam besar menyebut sejumlah syarat untuk bisa tiba pada sebuah rekonsiliasi.
Habib Rizieq Shihab tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Sudah sejak 3,5 tahun lalu, Habib Rizieq Shihab bersama keluarga bermukim di Arab Saudi.
Baca Juga: Sultan Langsung Cek Pengungsi Gunung Merapi, Singgung Soal Dominasi Agama, 'Semua Sama'
Sejak kepergian hingga saat ini, selalu saja ada bumbu pro kontra tentang Habib Rizieq Shihab.
Sejumlah masalah hukum yang sempat muncul kembali diungkit-ungkit. Tak lepas, aroma rencana membawa kasus hukum Habib Rizieq kembali mencuat.
Hubungan panas dingin dengan penguasa juga menjadi kembali perbincangan.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Setelah merasakan udara Indonesia, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu menyatakan akan membuka peluang untuk rekonsiliasi dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Namun Habib Rizieq Shihab menyebut rekonsilisasi itu tak mudah dilakukan. Habib Rizieq mengajukan persyaratan supaya rekonsiliasi itu bisa terjadi.
Satu di antaranya yakni tak ada lagi kecurangan. Pernyataan Habib Rizieq itu disampaikan dan disiarkan lewat kanal YouTube FrontTV, Selasa, 10 November 2020.
Baca Juga: Kumpulan Ucapan Hari Ayah Nasional 12 November yang Dapat Membuat Bahagia
"Kalau ada mengatakan, Habib Rizieq bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik," tutur Habib Rizieq.
Rekonsiliasi, tegas dia, tak akan pernah terjadi jika pemerintah tetap melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Habib Rizieq berharap pemerintah membuka diri dan tak lagi menindas.
"Kalau berdiri atas dasar kecurangan kezaliman, kejahatan, tidak mungkin rekonsiliasi," tambahnya dikutip dari RRI.
Habib Rizieq juga menegaskan, dirinya akan mengapresiasi perlakuan baik pemerintah. Namun dia tetap akan objektif dan mengkritik jika pemerintah berlaku buruk.***
