Network
POTENSI BISNIS - Setelah memperingati Hari Ulah Tahu (HUT) Kemerdekaan ke-75 RI, Senin 17 Agustus 2020. Tentunya akan ada hari penting kemudian di Indonesia yang diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
Nah tahukah Anda bagaimana sejarahnya 18 Agustus ini bisa tetapkan sebagai Hari Konstitusi Indonesia?
Pertaman kali digagas oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009, yang merujuk pada pengesahan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai UUD negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Baca Juga: Puan Maharani Kenakan Tekuluk, Ketua BMKJ Jakarta Berikan Apresiasi
Kali pertama, pada 18 Agustus 2008 Hari Konstitusi Indonesia ini diperingati yang sekaligus di deklarasikan oleh beberapa lembaga yang menandatangani deklarasi tersebut di ruang GBHN Gedung MPR. Di antaranya, Lembaga Kajian Konstitusi, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta berbagai komponen masyarakat.
Sebagaiman dikutip dari berbagai sumber, kala itu yang menandatangani deklarasi perancangan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ialah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Gedung MPR/DPR/DPD Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Saat itu Hidayat yang didampingi dua wakil ketua MPR, AM Fatwa dan Aksa Mahmud, sedangkan Ginandjar didampingi wakil ketua DPD Irman Gusman. Namun, Pimpinan DPR Agung Laksono, Soerardji Soerjogoeritno dan Muhaimin Iskandar tidak hadir.
Baca Juga: HUT ke 75 RI di Tengah Pandemi Covid-19, Berikut Referensi Lomba yang Bisa Dilakukan di Rumah
Akan tetapi sebelumnya, ketua DPR Agung Laksono sempat dikabarkan akan menyusul. Namun hingga selesai acara itu, ia tak ada. Acara tersebut diprakarsai Lembagai Kajian Konstitusi beranggotakan mantan anggota Komisi Konstitusi, yaitu Sri Soemantri Martosoewignji selaku ketua dan wakil ketua Albert Hasibuan.
