Network
“SK-nya belum dilengkapi peta, jadi ada ketidakjelasan pengelolaan hutan dan juga sudah muncul upaya-upaya penguasaan tanah di kawasan hutan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan SK KHDPK,” kata Ade.
Hal demikian disampaikan Ade saat ditemui di kantor Perum Perhutani Garut, Kamis, 14 April 2022. Sebagaimana dilansir dari laman JurnalGarut dengan judul "Aturan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus Diminta Serikat Karyawan Perhutani Dikaji Ulang".
Serikat Pekerja Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten meminta agar SK tersebut dikaji ulang.
Baca Juga: Horoskop Cinta 16 April 2022: Gemini, Aquarius, Capricorn, dan Virgo Rela Berkorban untuk Pasangan
Pihaknya juga mendesak agar pihak terkait untuk menjelaskan jaminan keberlangsungan nasib karyawan Perhutani yang terdampak.
“Kita juga mendesak adanya jaminan keberlangsungan pengelolaan hutan berkaitan dengan kelestarian hutan,” katanya.***Firman Wijaksana/JurnalGarut.
