Network
POTENSI BISNIS – Sejumlah karyawan Perhutani meminta untuk mengkaji ulang aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) soal Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Permintaan untuk mengkaji ulang KHPDK tersebut datang dari Serikat Karyawan Perhutani Jawa Barat Banten.
Kebijakan dari KLHK tersebut diterapkan di lahan seluas 1 juta hektare lebih di Pulau Jawa. Sebagaimana tertuang di dalam SK 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tertanggal 5 April 2022.
Ade Sahdan selaku perwakilan Serikat Karyawan Perum Perhutani Garut menyampaikan, pihaknya kini telah membuat pernyataan sikap dan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang SK KHDPK tersebut.
Menurut Ade Sahdan, SK yang dikeluarkan KLHK tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian.
Ade Sahdan menilai, dengan adanya SK tersebut menimbulkan ketidakpastian nasib dari ribuan karyawan Perhutani yang selama ini bekerja pada lokasi kawasan hutan yang ditetapkan menjadi KHDPK.
Selain itu, menurutnya dimungkinkan munculnya upaya-upaya penguasaan tanah di kawasan hutan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan SK KHDPK.
Baca Juga: IKATAN CINTA Hari Ini: Ditinggal Al, Malangnya Nasib Andin Harus Kehilangan Reyna? Nino Merasa Puas
“SK-nya belum dilengkapi peta, jadi ada ketidakjelasan pengelolaan hutan dan juga sudah muncul upaya-upaya penguasaan tanah di kawasan hutan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan SK KHDPK,” kata Ade.
Hal demikian disampaikan Ade saat ditemui di kantor Perum Perhutani Garut, Kamis, 14 April 2022. Sebagaimana dilansir dari laman JurnalGarut dengan judul "Aturan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus Diminta Serikat Karyawan Perhutani Dikaji Ulang".
Serikat Pekerja Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten meminta agar SK tersebut dikaji ulang.
Baca Juga: Horoskop Cinta 16 April 2022: Gemini, Aquarius, Capricorn, dan Virgo Rela Berkorban untuk Pasangan
Pihaknya juga mendesak agar pihak terkait untuk menjelaskan jaminan keberlangsungan nasib karyawan Perhutani yang terdampak.
“Kita juga mendesak adanya jaminan keberlangsungan pengelolaan hutan berkaitan dengan kelestarian hutan,” katanya.***Firman Wijaksana/JurnalGarut.
