Network
POTENSIBISNIS.COM - Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan (credential letter) dari 7 Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) dari negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan ini dilaksanakan pada Kamis pagi, 04 Februari 2021.
Acara penyerahan surat Kepercayaan tersebut dilaksanakan di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jokowi beserta 7 duta besar beserta pasangannya tampak masing-masing menggunakan masker dan menjaga jarak.
Dikutip PotensiBisnis.com dari setkab.go.id, penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia.
Baca Juga: Menag Imbau Masyarakat Rayakan Imlek Secara Virtual
Adapun 7 dubes LBBP negara sahabat tersebut antara lain:
1. Mohammad Mostafizur Rahman, Duta Besar LBBP Republik Rakyat Bangladesh untuk Republik Indonesia;
2. Muhammad Hassan, Duta Besar LBBP Republik Islam Pakistan untuk Republik Indonesia;
3. Manoj Kumar Bharti, Duta Besar LBBP Republik India untuk Republik Indonesia;
4. Jaroslav Doleček, Duta Besar LBBP Republik Ceko untuk Republik Indonesia;
5. Kanasugi Kenji, Duta Besar LBBP Jepang untuk Republik Indonesia;
6. Dan Adrian Bălănescu, Duta Besar LBBP Rumania untuk Republik Indonesia; dan
7. Amenatave Vakasavuwaqa Yauvoli, Duta Besar LBBP Republik Fiji untuk Republik Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Peniadaan UN dan ujian kesetaraan, Ini Gantinya
Penyerahan surat kepercayaan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka untuk masing-masing Dubes. Secara berurutan para Dubes menerima penghormatan disertai kumandang lagu kebangsaan masing-masing negara.
Selanjutnya para Dubes menyerahkan surat kepercayaan secara bergantian kepada Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama masing-masing Dubes dengan Presiden dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pada acara tersebut Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
