Isu Resuffle: Pengamat: Kesempatan PBB dan Partai Hanura Masuk Istana

- 22 Desember 2020, 17:00 WIB
Presiden RI, Jokow Widodo atau Jokowi
Presiden RI, Jokow Widodo atau Jokowi /pri/ANTARA/

Selain itu Ujang mengatakan, kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya, bisa masuk pada perombakan kabinet.

Jadi, menurut Ujang, tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," Kata Ujang.

Ujang menilai kader partai PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya.

Juga dapat menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.

"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutup Ujang Komarudin.

Akhir-akhir ini santer pembicaraan publik terkait Resuffle atau perombakan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Hal ini setelah KPK menetapkan mantan Menteri Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

Edhy sebagai Menteri Kelautan dan perikanan, terjerat kasus ekspor Benih Lobster. Sementara Menteri Sosial Juliari P Batubara tersangka kasus penyelewengan bantuan sosial.***

Halaman:

Editor: Awang Dody Kardeli

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah