Network
POTENSIBISNIS - Belum lama ini, Ridwan Kamil "menyeret" nama Mahfud MD untuk sama-sama ikut bertanggung jawab atas permasalahan kerumunan massa FPI dan Habib Rizieq Shihab.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saling berbalas cuitan.
Saling balas cuit ini dimulai, saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang secara tegas mengeluarkan opininya mengenai duduk masalah yang sedang dihadapi saat ini.
Baca Juga: FPI akan Gelar Unjuk Rasa Pembebasan Rizieq Shibab, Ini Respon Kepolisian
Ridwan Kamil diperiksa kepolisian Polda Jabar dalam kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, langsung memberikan pernyataan di depan media.
Sang gubernur menyebut, berbagai kasus kerumunan Habib Rizieq dipicu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," tutur Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Rabu 16 Desember 2020.
Baca Juga: Ini Manfaat Minum Air Mineral Bagi Kesehatan Kulit Hingga Turunkan Berat Badan
Kang Emil menilai pernyataan Mahfud itu membuat masyarakat menilai ada diskresi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di DKI Jakarta.
Massa bergerak
Di beberapa wilayah di Jawa Barat, massa Front Pembela Islam (FPI) mulai bergerak ke kantor-kantor polisi.
Termasuk di Bogor, sejumlah massa FPI melakukan aksi demonstrasi di sejumlah kantor Polisi wilayah Bogor.
Atas peristiwa itu, Bupati Bogor, Ade Yasin meminta semua pihak menahan diri.
Khawatir terjadi suatu hal, Ade Yasin meminta lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ikut turun tangan untuk menangani kejadian tersebut.
Tak hanya itu Ade Yasin meminta para camat berkoordinasi dengan MUI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Langkah itu diupayakan Ade Yasin untuk meredam aksi massa dan agar permasalahan yang sedang terjadi.
"Saya minta camat agar berkoordinasi dengan MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama juga," kata bupati di Cibinong, Bogor, dikutip PotensiBisnis.com dari Antara pada Kamis, 17 Desember 2020.
MUI diminta langkah persuasif kepada massa yang protes atas penahanan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab oleh Mabes Polri, agar tidak melanggar protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19 jika tetap 'kekeuh' melakukan aksi demo di kantor Polisi.
"Kalaupun ada aspirasi yang harus disampaikan, jangan sampai berbondong-bondong, 10 orang bisalah. Karena yang penting kan tersampaikan pesannya," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.
MUI minta adil
Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji mengajak kepada umat Islam di Kabupaten Bogor agar tetap menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Karena ini aspek hukum, ya kita serahkan saja kepada hukum yang berlaku, khususnya lembaga penegak hukum. Tentu kita semua yakin, aparat bisa bekerja seadil-adilnya dan sebijaknya-bijaknya," kata KH Mukri.
Menurutnya, rentetan dinamika keagamaan yang belakangan terjadi merupakan ujian besar bagi umat Islam.
Kemudian, ia juga berharap agat situasi tersebut bisa segera berlalu.
"Ini ujian dari Allah, yang namanya ujian itu jelas kita mesti lolos dan lulus agar kita punya nilai di ujian keimanan dan keikhlasan ini,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Bogor Polda Jawa Barat, AKBP Roland Ronaldy menyarankan agar massa FPI yang melakukan aksi di kantor Polisi untuk menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan praperadilan.
"Kita kan negara hukum ya, ada aturan hukum, ada jalur hukum, kalau tidak puas terhadap proses hukum, silahkan praperadilan. Gitu aja kan sudah ada ranahnya semua, semua sudah tahu lah," kata Roland.
Meskipun begitu, ia menganggap bahwa aksi demo massa FPI yang dilakukan di beberapa kantor Polsek di wilayah Kabupaten Bogor masih terpantau kondusif.***
