Network
Presiden Jokowi melalui Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD, akan mencari jalan demokrasi untuk hal itu.
Cara ini merupakan yang terbaik, mengingat rakyat sipil tidak boleh takut kepada aparat Polisi maupun TNI.
Selain itu, Mahfud MD juga menilai bahwa cara menyelsaikan HRS tersebut sangat cocok dengan kondisi politik di Indonesia, karena menggunakan sistem demokrasi.
Sebagai alasan pemerintah, kata Mahfud, bahwa negara demokrasi, tugas utamanya wajib jaga dan lindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya.
Selain itu, Pemerintah juga bisa saja menggunakan kekuatan negara, namun belum dimaskimalkan.
Oleh sebab itulah, Pemerintah kini dinilai gagap dalam upaya penanganan kasus Habib Habib Rizieq Shihab.
Baca Juga: Jokowi Pantau Langsung Habib Rizieq Shihab? Mahfud MD Ungkap Perintah Presiden
Jokowi juga dikabarkan telah mengintruksikan agar terjamin hak- hak hukum setiap warga negara, termasuk dalam kasus Habib Rizieq Shihab.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Atas dasar itulah, kini pemerintah tangani kasus Habib Rizieq Shihab dengan langkah persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud MD saat diwawancarai oleh Karni Ilyas dalam acara Karni Ilyas Club yang di unggah di YouTube.com.
