Network
POTENSIBISNIS - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata telah memberi arahan kepada jajarannya dalam menghadapi Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
Dari mulai kedatangannya hingga menggelar pertemuan seperti hajatan hinggu Maulid Nabi, sorotan publik seakan mengarah pada dua sisi, pemerintah dan Habib Rizieq.
Lalu bagaimana seharunya negara bersikap?
Baca Juga: Jusuf Kalla Terang-terangan Dukung Anies hingga Bertentangan dengan Jokowi Terkait Hal Ini
Konfirmasi Habib Rizieq
Menkopolhukam, Mahfud MD buka suara tentang bagaimana Presiden Jokowi dalam mengambil langkah penanganan yang paling tepat dilakukan untuk Habib Rizieq.
Hingga kini, Pemerintah terus berusaha agar melakukan konfirmasi dengan pihak Habib Rizieq secara masif guna tercipta kondusifitas di tengah masyarakat.
Selain itu, Jokowi telah mengintruksikan agar hak-hak hukum setiap warga negara terjamin, termasuk dalam kasus Habib Rizieq Shihab.
Atas dasar itulah, kini pemerintah tangani kasus HRS dengan jalan persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud MD saat diwawancarai oleh Karni Ilyas dalam acara Karni Ilyas Club yang di unggah di YouTube.com.
Tidak boleh tajut TNI-Polri
Langkah persuasif dianggap tepat dan yang paling baik jika ikut mempertimbangkan keadaan rakyat sipil.
Dalam hal ini, rakyat sipil tidak boleh takut kepada aparat Polisi maupun TNI.
Selain itu, Mahfud MD juga menilai bahwa cara menyelasaikan HRS tersebut sangat cocok dengan kondisi politik di Indonesia, karena menggunakan sistem demokrasi.
Pakai kekuatan negara
Lebih lanjut, Mahfud juga menjelaskan bahwa negara Demokrasi, tugas utamanya wajib jaga dan lindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya.
Selain itu, Pemerintah juga bisa saja menggunakan kekuatan negara, namun belum dimaskimalkan.
Oleh sebab itulah, Pemerintah kini dinilai gagap dalam upaya penanganan kasus Habib Rizieq Shihab
Mangkir
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shibab untuk kali kedua mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Dalam panggilan kedua yang berlangsung kemarin, Senin 7 Desember, Rizieq Shibab tidak mendatangi Polda Metro Jaya dengan alasan kelelahan dan perlu istirahat.
Tindak tegas
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri mengatakan siap bertindak tegas terhadap Rizieq Shibab apabila kembali tidak memenuhi undangan kepolisian.
"Jadi akhirnya akan menindak tegas HRS agar memenuhi pemeriksaan polisi. Sudah jelas tentunya, nanti akan ada tindakan tegas kalau yang bersangkutan tidak hadir," ujar Awi, dikutip Jakbarnews.com dari PMJ News.
Hingga kini, pihak kepolisian berharap Rizieq Shihab dapat kooperatif.
Polda Jabar menanti
Dilain pihak, pemanggilan Habib Rizieq oleh Polda Jabar akan dimintai keterangan terkait kasus Kerumunan massa di Megamendung, Bogor.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jabar, Kombes Pol Erdi A Chaniagi mengatakan, pihaknya akan memanggil Habib Rizieq pekan depan.
“Kita panggil tanggal 10 ini (Desember) terhadap Bapak Habib Rizieq ,” kata Erdi di Bandung, pada Jumat 4 Desember 2020.
Polda Jabar segera melayangkan serat pemanggilan kepada Habib Rizieq sesuai dengan alamat yang ada.
Pihak Polda mengharapkan pemanggilan tersebut dipenuhi Rizieq Shihab sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
“Rencananya akan kita layangkan surat pada Senin pekan depan,” ucap Kombes Erdi dikutip dari PMJNews.
Sebagaimana diketahui bersama, kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, saat Habib Rizieq menyambangi tersebut.***
