POTENSI BISNIS - Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengalami kontraksi ekonomi mencapai minus 5,90 persen. Angka ini berada di atas kontraksi ekonomi nasional, yitu 5,38 persen.
Situasi ini pun menjadi sebuah tantangan harus segera dijawab semua pemangku kepentingan di Jabar.
Pasalnya, dampak dari kontraksi ekonomi ini akan dirasakan semua elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi semua pihak diperlukan agar pemulihan berjalan optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja optimis perekonomian Jabar akan pulih dan kembali bergairah. Dengan bahu-membahu para pemangku kepentingan di Jabar untuk memulihkan perekonomian.
Baca Juga: PT Pertani Bekerjasama dengan TaniHub untuk Meningkatkan Penjual Beras
"Kita sekarang punya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jabar, yang anggotanya terdiri dari komponen masyarakat, dunia usaha, akademisi dan birokrat," kata Setiawan yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi di Jabar.
Dalam dialog Ekonomi dengan tema "Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Jabar Akibat Pandemi Covid-19 dalam Persepktif Industri Perbankan".
Sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari galamedia.pikiran-rakyat.com "Atasi Kontraksi Ekonomi Jabar Perlu Kolaborasi dan Sinergi Semua Pihak", Setiawan mengaku sudah memetakan semua permasalahan ekonomi dan sedang menyusun matriks prioritas.
"Nilai yang kita kembangkan dalam menyusun prioritas ini adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Semoga ini bisa segera kita jalankan," ucapnya.
Dalam dialog ekonomi tersebut, turut hadir sebagai pengantar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar Triana Gunawan, dan Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso.
Adapun sebagai pembicara dialog ekonomi adalah Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Jabar Sulaeman, Pimpinan Wilayah Bank BRI Jabar Agus Suprihanto, Pimpinan Wilayah Bank BNI Jabar Dodi Widjajanto, dan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, dalam dialog tersebut, mengatakan, pemerintah menyadari bakal adanya kontraksi ekonomi, sehingga biaya penanganan Covid-19 diperbesar. Hanya saja, kata ia, ada kelambanan serapan dalam pelaksanaannya. Saat ini, serapan baru 29,82 persen atau setara Rp366,83 triliun.
“Supaya triwulan ketiga kita bisa pulih, banyak program yang segera direalisasikan, salah satunya hibah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini akan kita berikan asalkan by name by address-nya lengkap,” kata Rully.
Kepala OJK Jabar Triana Gunawan menyatakan, kontraksi ekonomi berpengaruh pada sektor perbankan. Pembiayaan perbankan melandai karena pandemi COVID-19. Maka itu, OJK memberikan keleluasaan jasa keuangan untuk merelaksasi atau restrukturisasi kredit.
Tujuannya memperkuat dunia usaha dan menyehatkan bank. Jika relaksasi tidak dilakukan, Non Performing Loan (NPL) bank dikhawatirkan akan tinggi, sehingga bank tidak sehat.
“Menurut catatan OJK, sudah 2,26 juta debitur yang direstrukturisasi oleh perbankan di Jabar. Nilai sekitar Rp131 triliun. Subsidi bunga yang memang agak seret karena secara teknis agak ribet, walaupun tetap diusahakan. Di Jabar, ada pengajuan sebanyak 102 ribuan rekening untuk subsidi bunga,” kata Triana.
Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso melaporkan, terdapat sejumlah sektor ekonomi Jabar yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19, seperti telekomunikasi dan pertanian. Namun, kata ia, telekomunikasi dan pertanian bukan sektor yang menjadi trigger pertumbuhan.
“Selama ini, yang dominan di Jabar adalah industri pengolahan karena orientasinya ekspor. Inilah yang harus dipacu pertumbuhannya,” kata Santoso.
Santoso mengusulkan tiga langkah yang harus segera dilakukan yaitu mengidentifikasi sektor-sektor yang masih fungsional, adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci menghentikan penyebaran COVID-19 sehingga harus dipatuhi, serta komunikasi dan implementasinya di lapangan.
“Ketiga hal itu harus dipetakan terlebih dahulu sehingga nantinya implementasi penyaluran likuiditas akan efektif. Sekarang ini, dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang besar tidak termanfaatkan karena datanya belum ada,” imbuhnya.***