POTENSI BISNIS - Terkait larangan mudik 2021, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani menyampaikan harus ada konsistensi dalam penegakan aturan di lapangan.
Hal itu harus dilakukan, karena untuk mencegah masyarakat yang nekat mudik Lebaran 2021.
Nadia menjelaskan, jika pemerintah telah melarang mudik bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari karyawan BUMN, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru Kamis 22 April 2021 Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK Karier Besok Jumat, 23 April 2021: Cancer, Taurus dan Capricorn Inilah Waktunya
Sehingga masyarakat umum pun dilarang mudik, hal itu dilakukan dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19, dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Kamis, 22 April 2021, dikutip dari ANTARA.
"Sanksi hukum itu saya pikir kalau memang diberlakukan dengan konsekuen, konsisten itu, ya itu bisa. Problemnya itu kan problem yang ada itu selalu mengenai konsistensi antara aturan dan implementasi daripada aturan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, untuk aparat di lapangan tidak boleh mengambil ekses dari sanksi yang diberlakukan pemerintah atau harus konsisten.
Baca Juga: 32 Jam Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, Ini Fakta Baru yang Terungkap
"Misalnya negosiasi gitu ya dengan aparat," ungkap Nadia.
Nadia berharap, masyarakat bisa mengurungkan niat mudik jika aparatnya di lapangan bisa konsisten.
"Saya pun berpendapat, sanksi sosial bagi pemudik yang nekat merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan kalau memang kulturnya sudah terbentuk," ujar Nadia
"Lah kalau misalnya semuanya masih mengaminkan bahwa mudik lebaran itu memang perlu untuk dilakukan, bagaimana mau melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial yang bisa dilakukan paling di sosial media dengan meng-highlight tindakan-tindakan nekat dari pemudik misalnya," lanjutnya.
Nadia menegaskan, netizen Indonesia bisa memberikan komentar negatif terhadap mereka yang nekat mudik sebagai sanksi sosial bagi orang yang nekat mudik.
"Tapi yang diutamakan lebih kepada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah ketika warga masyarakat melanggar, tindakan ini," jelasnya.
Di samping itu, semua orang mengenl mudik itu adalah aktivitas rutin yang dilakukan bertahun-tahun.
"Ya memang, sebuah aktivitas sosial yang dilakukan secara rutin itu bisa dibilang sebagai budaya," kata Nadia.
"Kalau bilang budaya itu sudah inheren seperti tertanam dalam diri. Seperti makan saja, jadi keharusan, tidak makan nasi tidak afdol. Jadi, levelnya sudah sampai seperti itu, inheren dalam pikiran manusia Indonesia, tertanam dan entah kenapa itu wajib untuk dilakukan," ungkapnya.
Nadia mengatakan, untuk mengubah kultur seseorang mengenai mudik itu bisa dilakukan, dengan pendekatan secara top down atau pendekatan institusional kelembagaan.
"Harusnya ketika sudah ada prosedur untuk pembatasan untuk mudik atau larangan mudik di lebaran tahun ini, itu juga disertai dengan prosedur yang jelas, aturannya juga klir, nah sanksinya juga jelas," jelas Nadia.
"Harus adanya sanksi yang bisa membuat orang sadar jika pandemi Covid-19 belum selesai," ujarnya.***