POTENSI BISNIS – Program rumah untuk menghindari banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai banyak kritikan.
Pembangunan sebanyak 40 unit rumah panggung dilakukan di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jawa Timur.
Kebijakan itu pun menuai kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Baca Juga: Uji Pembelajaran Tatap Muka Mesti Gandeng Nakes, Epidemiolog: Jelas Siapa Pemantaunya
Proyek pemerintah yang dibiayai seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dianggap program yang kurang efektif.
Sebab, program yang untuk menghadapi banjir itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan program ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di kawasan rawan banjir lainnya.
Baca Juga: Kemensos Mengaku Gelontorkan Rp1,1 Miliar untuk Bantuan Korban Banjir di Bima NTB
Mengingat daerah yang akan diberlakukan program pembangunan rumah panggung ini diantaranya berada di RT 13 RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Sedangkan daerah rawan banjir masih banyak lokasinya di daerah lain.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon pada Senin, 5 April 2021.
Dia menyampaikan jika program yang merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazir DKI dan Karya Bakti TNI itu sangat tidak elok jika dikatakan solusi untuk penangan banjir di DKI Jakarta.
Dengan meninggikan rumah warga tidak dapat dikatakan sebagai upaya penanganan banjir seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu.
"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan jika pihaknya telah melakukan musyawarah terlebih dahulu termasuk bersama DPRD.
Dia juga menyampaikan jika pihaknya akan menerima masukin dari berbagai pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat," kata Riza.
"Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," lanjutnya.
Riza juga menambahkan jika program ini merupakan keputusan bersama tidak berdasarkan keputusan yang diambil dengan sepihak dari Pemprob DKI atau pun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," ujar Riza.***