POTENSI BISNIS – Pemerintah menolak kepengurusan DPP Partai Demokrat versi pimpinan Moeldoko.
Diluar dugaan ternyata Keputusan pemerintah ini dihormati oleh kubu Moeldoko.
Menurut Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulisnya menyampaikan hal ini menjadi pembuktian jika tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Baznas Umumkan Nominal Zakat Fitrah Ramadhan 1442 H
Dia juga menyampaikan, hal ini membuktikan terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Rahmad juga mengajak seluruh pihak tidak menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga mengimbau agar dapat menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun dan bukan cara-cara yang liar.
“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," tutur Rahmad dikutip Antara.
Pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang telah menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.
Baca Juga: Baznas Umumkan Nominal Zakat Fitrah Ramadhan 1442 H
"Mekanisme hukum akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rahmad.
Dia juga mengajak agar supremasi hukum di Indonesia dapat dijunjung tinggi bersama-sama. Hal ini dia tegaskan dapat menjadi bukti kepada semua pihak Demokrat kubu Moeldoko taat hukum.
“Tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Seluruh kader Demokrat dimana pun berada diimbau oleh DPP Partai Demokrat agar tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
"Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittoh-nya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun," kata Rahmad.
Baca Juga: Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Nyaris Gagal Nikah karena Hal Ini
Sebagaimana yang telah dikatakan Kemenkumham jika dia menolak berkas dokumen terkait permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta pada Rabu, 31 Maret 2021.***