POTENSI BISNIS - Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken Jokowi investasi miras tuai banyak kritik.
Tak terkecuali Natalius Pigai, selaku politisi asal Papua turut membuat komentar menohok.
Natalius Pigai sebut dibalik lahirnya kebijakan investasi miras tersebut, ternyata ada pejabat negara yang mengaku orang papua mengusulkan Perpres tersebut.
Baca Juga: Soal Perpres Investasi Miras Turunan UU Ciptakerja, Gus Jazil: itu Bertentangan dengan Pancasila
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Natalius Pigai dalam cuitan akun media sosial Twitter miliknya pada Minggu, 28 Februari 2021.
“Ada pejabat negara yang ngaku ‘orang asli papua’ kata Presiden,” ujar Natalius Pigai sebagaimana yang dikutip potensibisnis.com.
Natalius Pigai menuturkan bahwa pejabat tersebutlah yang memberikan usul Perpres miras di wilayah kristen Papua.
“Dia diduga usul Perpres miras di wilayah-wilayah Kristen,” ucap Natalius Pigai menambahkan.
Natalius Pigai mempertanyakan motif dari pejabat negara yang mengaku ‘orang asli papua’ tersebut.
“Apa motifnya?Saya sudah protes karena ragu dengan kapasitasnya sejak awal, apa anda tidak mampu kerja?” kata Natalius Pigai.
Bahkan, Natalius Pigai menyebutkan apa yang dilakukan pejabat yang mengaku ‘orang asli papua’ tersebut membuat Presiden Jokowi tertipu.
“Dan hadirkan investasi yang lebih bermartabat? kasihan Jokowi tertipu dua kali,” pungkas Natalius Pigai, sebagaimana diberitakan sebelumnya di tasikmalaya.pikiran-rakyat.com "Sebut Ada Pejabat Mengaku ‘Asli Papua’ Usulkan Industri Miras, Natalius Pigai: Kasihan Jokowi Tertipu!"
Baca Juga: Hari Ini, Almarhum Artidjo Alkostar Dimakamkan di Komplek Pemakaman UII
Seiring pernyataan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua pun sudah meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres itu kembali.
“Kami minta presiden mencabut investasi minuman keras di Papua,” ucap anggota DPD Filep Wamafma sebagaimana yang dikutip dari ANTARA.
“Berdasarkan Perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun domestik," sambung Filep Wamafma.
Menurut Filep Wamamfa, industri miras di Papua akan membuat tindak kejahatan di Papua semakin meningkat.
“Soal perizinan minuman keras yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi menunjukan bahwa tidak konsisten menyelesaikan persoalan Papua,” tutur Filep.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan dari Mendiang Artidjo: Tak Punya Kendaraan Bermotor Satupun
“Apa artinya pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh gereja selalu mengingatkan bahwa minuman keras itu menjadi haram di Papua,” tambah Filep
Diakhir pernyataannya, Filep meminta Presiden Jokowi mencabut izin investasi minuman beralkohol di tanah Papua.
“Sekali lagi saya meminta Presiden Jokowi untuk mencabut izin investasi minuman beralkohol di Tanah Papua,” tandas Filep.***(Silmi Fadillah Meitasnia/Tasikmalaya.pikiran-rakyat.com)