POTENSI BISNIS - Kondisi banjir Jakarta jadi sorotan publik. Oposisi Anies Baswedan gencar mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, yang dinilai tidak bisa mengatasi banjir. Namun, cara pandang lain diungkap Tokoh Papua, Christ Wamea.
Melalui akun @PutraWadapi, Christ Wamea menuliskan kinerja para kader PDIP yang sebelumnya berkuasa di Jakarta.
Dalam masa itu, banjir pun terjadi dan semua komentar para kader PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta, terekam dalam liputan jurnalis.
Baca Juga: Kenali Hyun Bin yang Tetap Rendah Hati di Tengah Kariernya Melejit Sukses
Dia menuliskan tentang Joko Widodo atau Jokowi yang masuk ke Jakarta membawa janji bisa mengatasi banjir pada 2012.
Namun, saat menjadi gubernur, Jokowi langsung mengatakan banjir Jakarta hanya bisa diatasi oleh pemerintah pusat. Dan komentar lain, Jakarta bisa terbebas dari banjir kalau Jokowi jadi presiden.
"Kader PDIP pimpin DKI 2012 - 2017. Jokowi mantan Walkot Solo."
Baca Juga: Amanda Manopo Curhat Soal Sakit Hatinya, Ini yang Dilakukan Billy Syahputra Meski Diunfollow
Kemudian Ahok naik jabatan menjadi gubernur menggatikan Jokowi yang menjadi presiden.
Masalah banjir, tetap saja terjadi. Kemudian Djarot mantan Wali Kota Blitar naik menjadi gubernur.
Kembali, kader PDIP belum bisa mengatasi banjir di Jakarta. Dan saat ini, presiden dua periode dari PDIP, dan lagi-lagi banjir Jakarta belum terselesaikan.
Baca Juga: Amanda Manopo Curhat Soal Sakit Hatinya, Ini yang Dilakukan Billy Syahputra Meski Diunfollow
"Ahok mantan bupati Beltim. Djarot mantan Walkot Blitar. Seblm pimpin DKI semua cerita gampang atasi banjir tapi stlh memimpin tdk ada yg mampu atasi banjir di DKI bahkan ada yg bilang jd presiden lbh muda atasi banjir," tulis Christ Wamea dalam akun @PutraWadapi.
Baca Juga: Jakarta Terendam Banjir, Anies Baswedan 'Samsak Hidup' Pendukung Jokowi-Ahok, Begini Isi Kritiknya
Komentar banjir Jakarta pun diutarakan Rizal Ramli. Menteri di zaman Gus Dur mengomentari soal banjir Jakarta lewat Twitternya ditambah unggahan cuplikan video saat Jokowi menjabat Gubernur DKI.
Dalam cuplikan video tersebut Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan, soal banjir di Jakarta airnya bukan berasal dari Jakarta.
Menurutnya, airnya berasal dari provinsi yang lain. "Dari atas, dan gak mungkin kita menyelesaikannya sendiri," kata Jokowi.
Kemudian 13 sungai yang berada di Jakarta, sungai-sungai besar di antaranya Ciliwung, Pasanggrahan, dan yang liannya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat.
"Sehingga mengatasi banjir ini harus bersama-sama, pemerintah pusat, DKI dan provinsi yang lain. Percuma juga semua sungai di sini dinormalisasi tetapi yang di atas tidak ada penghijauan kembali, reboisasi sehingga serapan air ke bawah tidak semakin banyak, semuanya memang harus terintegrasi atau dibuatkan waduk di atas," kata Jokowi kala itu.
Sedangkan, Rizal Ramli bertanya pemerintah pusat kemana saja?
Menurutnya, kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk selesaikan masalah minim.
"Lho Pemerintah pusat kemana aja ? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan utk selesaikan masalah minim. Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," cuit Rizal Ramli dikutip PotensiBisnis.com pada Senin, 22 Februari 2021.
Dikabarkan sebelumnya, Ahok mengatakan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir dari Pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.
Menurutnya, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).
"Normalisasi DAS, kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS tempat jalan air yang maksimal, semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok.
Saat menjabat, dikatakan Ahok, dirinya tak segan-segan melakukan penertiban bangunan yang beridiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.
"Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, terlebih rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," kata dia.
Ahok juga mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS.
Menurutnya, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi, misalnya, dengan membangun rumah susun (rusun) dengan harga terjangkau.
Terkait penangan banjir Jakarta, kata Ahok, sebaiknya Anies Baswedan dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.
"Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pa Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY, Jakarta itu beda dengan daerah-daerah," katanya.
"Calon kepala daerah harus memikirkan program-program, karena umumnya belum ada kajian. Di DKI Jakarta semua sudah lengkap, tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang sudah ada. Dan jika tak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja," sambungnya.***