POTENSI BISNIS – Apa jadinya jika desakan untuk Joko Widodo kembali maju di Pemilihan Presiden 2024 nanti? Kemungkinan pria yang akrab disapa Jokowi ini kembali maju di Pilpres 202, datang dari Pengamat Politik Ujang Komarudin. Namun, hal itu langsung dikomentari musisi senior Iwan Fals.
Iwan Fals menilai, di iklim demokrasi saat ini maksimal seseorang menjadi pemimpin negara atau daerah maksimal dua kali.
Baca Juga: Update, Gunung Merapi Luncurkan 10 Kali Lava Pijar dalam Waktu 6 Jam Terakhir
Namun, bila benar Jokowi punya kesempatan maju kembali di Pilpres 2024, Iwan Fals mengusulkan dua nama lain.
Pria yang bernama asli Virgiawan Listianto entah bercanda atau serius, menyebut nama Ahok dan Rocky Gerung sebagai calon presiden, sementara wakilnya adalah Jokowi.
Baca Juga: Sejarah HPSN: Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2021, Refleksi Tragedi Leuwigajah
Kata Iwan Fals dalam cuitannya di Twitter @iwanfals menuliskkan, mempertanyakan boleh tidaknya Jokowi maju kembali menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden.
Namun, sebelumnya musisi legendaris ini menilai, jika maksimal dua periode apabila seseorang ingin menjabat di pemerintahan.
Baca Juga: Sinopsis Film Self/less di Bioskop Trans TV Malam Ini, Akting Aktor Tampan Ryan Reynolds
Apabila bisa Jokowi maju kembali, Iwan Fals menyinggung nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan pengaman politik, Rocky Gerung sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres yang akan datang.
“Eng ing eng...hmm kan cuma boleh 2 x ya, tapi kalo maju jadi wakil presiden boleh enggak, cari presidennya siapa gitu, Ahok atau Rocky Gerung umpamanya,” tulis Iwan dikutip PotensiBisnis.com dari akun Twitter pribadinya, @iwanfals pada 21 Februari 2021.
Sebelumnya, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai jika ada sejumlah kalangan yang menginginkan Jokowi maju kembali pada di Pilpres 2024.
Kemungkinan Jokowi ada yang mendorong kembali sangat mungkin terjadi.
Hal itu lanjutnya, jika ada pihak yang takut kehilangan jabatannya di Istana. Tegas Ujang, hal tersebut tidak baik dan akan merusak iklim demokrasi di Indonesia.
Ujang pun menyinggung soal dibuatnya batasan seseorang menjabat hanya maksimal dua periode untuk memutus oligarki dan tindakan korup yang biasanya terjadi saat seseorang lama di pemerintahan.***