POTENSIBISNIS - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Hal itu dinilainya dalam mengomentari isu resuffle yang semakin kencang akhir-akhir.
Ujang melanjutkan, Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.
Baca Juga: Segera Berakhir! Cara Daftar Seleksi PPPK 2021 Kemendikbud, Begini Mekanisme Seleksinya
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh 10 partai, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung untuk posisi mulai jajaran menteri sampai staf khusus.
Namun, dari sekian banyak parpol tersebut, ada dua partai yang belum diberikan kursi kabinet, yakni PBB dan Partai Hanura.
Menurut Ujang, PBB berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru."
"Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta seperti dilansir dari Antara.
Selain itu Ujang mengatakan, kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya, bisa masuk pada perombakan kabinet.
Jadi, menurut Ujang, tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," Kata Ujang.
Ujang menilai kader partai PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya.
Juga dapat menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutup Ujang Komarudin.
Akhir-akhir ini santer pembicaraan publik terkait Resuffle atau perombakan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Hal ini setelah KPK menetapkan mantan Menteri Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.
Edhy sebagai Menteri Kelautan dan perikanan, terjerat kasus ekspor Benih Lobster. Sementara Menteri Sosial Juliari P Batubara tersangka kasus penyelewengan bantuan sosial.***