POTENSIBISNIS - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari kekuasaannya saat.
Namun, siapa sangka jika menurunkan Jokowi dari kekuasaan istana tidaklah semudah mengusir ayam.
Hal itu diutarakan Ferdinand Hutahaean dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Mengerikan, Begini Kehidupan Teroris Jamaah Islamiyah, Upik Lawanga: Kita Dibunuh, Alhamdulillah
Baca Juga: Terungkap, Ridwan Kamil Sebut Satu Diantara Anggota Keluarganya Dibunuh oleh Organisasi Ini
Baca Juga: Ini Permintaan 'Mengerikan' Petugas Partai PDIP yang Diarahkan untuk Massa Aksi 1812
Namun, jika Jokowi masih ingin tetap di kekuasaan, makan Amien meminta rekontruksi ulang negara.
Amien menilai mantan Wali Kota Solo itu lebih baik mundur dan berkaca dari situasi negara saat ini.
"Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri," tandasnya.
Dia pun meminta petugas partai dari PDIP itu, tidak melulu melakukan politik yang memecah belah bangsa.
Pandangan tokoh reformasi itu diutarakan dalam acara konferensi pers penyampaian sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan yang memperihatinkan di Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020.
"Jadi saya cuma akan mengatakan, pertama pada pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita," kata Amien.
Selain itu, Amien Rais juga mengungkap, dirinya berencana akan meminta Jokowi untuk tidak memberi 'angin kencang' kepada komunisme karena dianggap berat sebelah dalam hal relasi dengan Beijing (China).
"Yang ketiga, jangan berat sebelah, semua ini kita digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu, ya," tuturnya.
Di tempat lain, mantan anak buah SBY di Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai Amien Rais telah menebar ultimatum kepada Presiden Jokowi.
"Pak, enggak usah ancam-ancam begitu deh, Anda sekarang bukan siapa-siapa. Coba uji kemampuan mundurin kepala desa, pasti tak mampu," ucap Ferdinand Hutahaean dalam akun Twitternya, sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com pada Jumat, 18 Desember 2020.
Dia menilai ancaman melengserkan Jokowi dari kursi kekuasaan seolah-olah merupakan hal yang mudah.
"Bisa-bisanya sok ancam-ancam, ultimatum penguasa seolah melengserkan presiden itu seperti mengusir ayam," ujar Ferdinand Hutahaean.
Bau tanah
Di sisi lain eks kader Partai Demokrat yang kini loncat ke PDIP, Ruhut Sitompul juga sibuk mengurusi pernyataan Amien Rais.
Melalui cuitannya di akun Twitter @ruhutsitompul seperti dikutip PotensiBisnis, ia menyarankan Amien Rais untuk tidak asal dalam membuat pernyataan.
“Amien Rais kelaut saja, sudah ba’u tanah masih ngebacot siapa kau?,” tulis Ruhut pada Sabtu, 19 Desember 2020.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Jokowi terpilih menjadi Presiden secara langsung dan dengan mengikuti proses hukum yang sah.
“Ingat Pak Joko Widodo Presiden RI Priode 2 yg legal hasil Pemilu Presiden secara langsung,” katanya.
Ruhut menegaskan agar mantan Ketua MPR RI tersebut sopan dalam berkomentar dan membuat pernyataan.
“Tolong belajar sopan santun kalau berkomentar MERDEKA,” ujar Ruhut.
Kegaduhan meluas
Amien Rais belum lama ini mendadak menyambangi Mabes Polri.
Bersama rombongannya, Amien Rais menyampaikan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis.
Dalam surat tersebut Amien Rais meminta polisi membebaskan Habib Rizieq dan mengatakan bahwa mereka yang tercantum di dalam surat tersebut bersiap menjadi penjamin.
Berikut isi surat lengkap Amien Rais cs: Jakarta, 17 Desember 2020.
Kepada Yth: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS).
HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan.
Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.
Sesungguhnya jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik.
Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog makin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional.
Terlebih lagi dengan terjadinya penembakan di luar hukum terhadap keenam laskar FPI makin memperparah stabilitas nasional.
Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan.
Keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal Imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga.
Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian.
Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana.
Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS.
Tidak dapat dimungkiri, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran.
Di sisi lain pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.
Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:
1. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.
2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.
3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.
Sebagai penutup, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.***