Network
POTENSI BISNIS - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait dengan langkah-langkah vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil.
SE dengan nomor HK.02.01/I/2007/2021 ditandatangani langsung oleh Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, Senin 2 Agustus 2021.
Pasalnya, ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang memiliki resiko tinggi terpapar Covid-19 dan bergejala berat.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Menkes Budi akan Tingkat Testing Covid-19
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Widyawati menyampaikan, dengan diterbitkannya SE tersebut maka ibu hamil disarankan untuk segera melakukan vaksinasi.
"Melalui aturan tersebut, Kemenkes menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, agar segera mulai memberikan vaksin bagi ibu hamil terutama di daerah dengan tingkat penularan kasus Covid-19 tinggi," kata Widyawati, dikutip PotensiBisnis.com dari laman PMJ News, Selasa 3 Agustus 2021.
Baca Juga: Cara Cek Nama Penerima Bansos Cair Agustus 2021, Login cekbansos.kemensos.go.id
Menurutnya, nantinya ibu hamil akan mendapatkan vaksin dengan jenis Pfizer dan Moderna serta Sinovac.
Widyawati menjelaskan, untuk dosis pertama akan diberikan ketika ibu hamil berada di trimester kedua.
Lalu, untuk dosis kedua akan diberikan sesuai interval jenis vaksin.
Baca Juga: Jadwal Puasa Sunnah Muharram 1443 H, Simak Tata Cara dan Niat Menggunakan Latin Lengkap Artinya
"Tentunya, pemberian vaksin bagi ibu hamil akan disesuaikan dengan jenis vaksin yang tersedia di Indonesia," jelasnya.
Widyawati menegaskan, vaksinasi bagi ibu hamil akan masuk ke dalam kriteria khusus yang mana proses skrinning atau penyaringan akan dilakukan secara lebih detail.
"Selain itu, pemerintah juga akan melakukan monitoring guna memantau efek vaksin yang diterima ibu hamil," katanya.
"Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya KIPI," tegasnya.
"Nantinya di tiap pos kartu vaksinasi juga disiapkan contact person yang dapat dihubungi jika penerima vaksin mengalami keluhan. Atau dapat melaporkannya melalui vaksin.kemkes.go.id," lanjut Widyawati.
Menurut Widyawati, dalam surat edaran tersebut dijelaskan jika pemerintah akan menanggung apabila penerima vaksin yakni ibu hamil mengalami KIPI usai menerima vaksinasi.
"Termasuk proses pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis," jelas Widyawati.***
