Network
POTENSI BISNIS - Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.
Tak hanya itu, dampak meningkatnya konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan yang berdampak pada perekonomian di Tanah Air.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah 2022 dan BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Cair April, Ini Cara Cek Penerima dan Syaratnya
Untuk menghadapi situasi tersebut, Jokowi minta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global.
Arahan itu diungkap Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Selasa, 5 April 2022.
"Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat," kata Airlangga, dikutip dari laman Setkab.
Baca Juga: BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Cair April 2022, Simak Cara Cek Daftar Penerima Bansos BPNT, PKH dan PKL
"Oleh sebab itu, arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal," sambungnya.
Lantas apa saja program perlindungan sosial tersebut?
Presiden Jokowi sudah mengumumkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, yang diberikan pada 20,5 juta keluarga terdaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian sebanyak 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Baca Juga: Login Cekbansos.kemensos.go.id, Simak Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng Cair Rp300 Ribu April 2022
Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan dengan besaran Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayarkan di muka pada April 2022.
Kemudian, bantuan PKH dan Kartu Sembako hingga BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.
“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.
Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro non penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Baca Juga: Horoskop Rabu 6 April 2022: Cancer, Gemini, Taurus, dan Aries Fleksibel Mengatur Waktu
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.
Dalam SKP, Kepala Negara juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi.
Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.
“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Menko Ekon.
Airlangga menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.
“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya.***
