POTENSI BISNIS - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui alur pemberian dana Bantuan Sosial (Bansos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Lewat DTKS, Kemensos berharap dapat memenuhi keinginan publik dan mewujudkan transparansi dan pemenuhan hak publik atas informasi.
Menteri Sosial, Tri Rismaharani mengatakan data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses, dapat diakses melalui aplikasi yang telah disediakan.
Baca Juga: Dikabarkan Dekat dengan Seorang Model Cantik, Sule: Saya, Istri Saya dan Tuhan yang Tahu
"Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggal," ujar Risma saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Kemensos, Jakarta pada Rabu, 21 April 2021.
Ia berharap, lewat aplikasi ini mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar penerimaan bantuan sosial yang telah Ia jelaskan sebelumnya.
Aplikasi ini akan terus dikembangkan agar masyarakat mudah mengaksesnya dimanapun dan dalam kondisi apapun, terutama untuk mengetahui alur distribusi melalui website.
Baca Juga: Cari Bingkisan Idulfitri 2021? Toko Kue Indra Sediakan Berbagai Jenis Kue Cocok untuk Parsel Lebaran
"Fitur dan kemampuan aplikasi ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat," katanya dikutip PotensiBisnis. com dari ANTARA.
Selain itu, aplikasi ini merupakan data yang terintegrasi dengan DTKS dan data tersebut akan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Setiap bulan, Kemensos akan menerima laporan pembaharuan dari pemerintah daerah untuk kemudian diverifikasi lewat data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Baca Juga: Final Piala Menpora 2021 Persija vs Persib, Robert Albert Optimis Anak Asuhnya Buahkan Hasil Terbaik
Pengembangan fitur berikutnya mencakup pula usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial.
Usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap menjaga integritas data.
Jika terdapat sanggahan atau koreksi, Kemensos dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.
"Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial," ujar Risma.
Melalui link ini Anda bisa segera daftar dan mengetahui informasi terbaru seputar Bansos.
Berikut untuk informasi lengkapnya klik (di sini).***