POTENSI BISNIS - Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kebocoran hal ini menjadi viral di media sosial.
Hal itu karena adanya aksi seorang warga yang mencoba mendaftarkan NIK presiden Jokowi untuk mendapatkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Perdulilindungi.
Kemudian data kartu vaksin Presiden Jokowi itu di unggah di media sosial sehingga mendapatkan respon luas dari warganet lainnya.
Baca Juga: Jadwal dan Siaran Langsung Persib vs Barito, BRI Liga 1 2021 di Indosiar, Live Streaming Vidio
Sementara itu, tanggapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait bocornya data NIK Presiden Jokowi itu membuatnya berupaya menutup akses data milik para pejabat negara.
"Jadi memang yang pertama kali kami sampaikan, bahwa tadi malam kami sudah mendapatkan informasi tentnag masalh ini (Bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan data sehingga para pejabat ditutup" kata Budi Gunadi dikutip PotensiBisnis.com dari PMJ News.
Menkes budi menyebutkan bahwa kejadian ini pernah terjadi sebelumnya dimana menimpa para pejabat negara.
Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot Besok 4 September 2021: Libra, Pisces dan Capricorn Jangan Mudah Tergoda
"Tidak, memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat yang NIK nya sudah tersebar di informasinya keluar." kata Menkes.
Kejadian bocornya data NIK yang dialami oleh presiden Joko menjadi pelajaran agar tidak terjadi kebocoran lainnya. Oleh karena iu, Menkes menyarankan untuk menutup data-data dari para pejabat negara.
"Kita menyadari itu dan kita akan menutup untuk pejabat sensitif yang memang beberapa data pribadinya terbuka itu akan kita tutup" sambung Menkes.
Setelah kejadian bocornya data NIK presiden Jokowi, Menkes segera mengkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Sementara itu, Menkes juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan data orang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran UU ITE dan pelanggaran privasi orang lain.
"Itu secara UU ITE tidak boleh, contohnya saya sebagai bankir, saya tahu NIK, alamat, tempat tanggal lahir, jika saya sebagai bankir memanfaatkan data beliau itu salah dan tidak baik, karena itu hak pribadi nasabah", kata Menkes.
Maka dari itu, yuk kita bangun budaya yang sehat dan benar kalau kita tahu dan ini sifatnya pribadi ya kita harus menjaga privasi yang bersangkutan", Sambung Menkes.***