Network
POTENSIBISNIS - Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG) dan sejenisnya dinilai mengandung unsur kekerasan atau peperangan.
Atas dasar itu serta ancaman merusak akhlaq generasi muda, maka pemerintahan Aceh akan menerapkan sanksi tegas pada siapa saja yang bermain game tersebut.
Kekhawaatiran pertama kali disuarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian.
Baca Juga: LINK Live Streaming MotoGP Teruel 2020 Trans 7, Akankah Takaaki Nakagami Raih Podium?
Dia menegaskan setiap pemain game daring "Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG) dan sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan, layak dihukum cambuk di depan masyarakat sebagai pelanggar syariat Islam di Aceh.
Pernyataan ini menyikapi keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh pada Juni 2019 lalu telah mengeluarkan fatwa haram memainkan permainan daring "player unknown battle ground" atau PUBG dan sejenisnya.
Fatwa tersebut dikeluarkan sebab permainan daring tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya generasi muda, karena permainannya mengandung kekerasan, peperangan sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap akhlaq dan psikologis pemain game dimaksud.
Baca Juga: Timnas U-16 Indonesia Harus Akui Kekalahan dari UEA dan Pulang ke Tanah Air
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan mendukung penerapan hukuman cambuk bagi pemain game daring "Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG) di Aceh sebagai pelanggar syariat Islam di daerah berjuluk ‘Serambi Mekkah’ itu.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat sependapat dengan pernyataan ulama bahwa pelanggar syariat Islam di Aceh seperti pemain game PUBG agar mendapatkan sanksi sesuai aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh,” kata Teuku Raja Keumangan, Sabtu.
Menurut Teuku Raja Keumangan, setiap masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Aceh termasuk dalam hal penerapan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi, tentunya rencana pemberian hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam di Aceh harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, termasuk dilakukan pembahasan antara ulama, DPRA dan Pemerintah Aceh, agar ketika aturan ini nantinya diberlakukan, masyarakat sudah tahu dan memahami konsekuensinya.
“Sebagai wakil rakyat, saya juga mendorong agar Pemerintah Aceh menyikapi keinginan ulama yang telah mengharamkan game PUBG di Aceh, agar masyarakat yang melanggar fatwa tersebut juga mendapatkan sanksi,” kata Teuku Raja Keumangan.
Menurutnya, jika melihat kondisi terkini kehidupan generasi muda di Aceh akibat pengaruh teknologi seperti perkembangan permainan daring, maka sudah sepantasnya generasi muda di Aceh segera diselamatkan, agar ke depan tidak ada generasi muda di Aceh yang melanggar ajaran agama Islam, termasuk melanggar syariat Islam.
“Jadi tidak hanya game PUBG saja, kalau misalnya ada game daring lain yang berpotensi melanggar syariat Islam, saya pikir juga harus mendapatkan perhatian penuh dari ulama dan pemerintah daerah,” katanya menuturkan.***
