Network
Proposisi tersebut muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka yang ingin mendapat pengaruh di Asia Tenggara.
Hal itu mengejutkan pemerintah Indonesia, karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas luar negeri yang sudah lama ada. Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.
P-8 memiliki peran utama dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim atas perairan kaya sumber daya tersebut, dengan jalur perdagangan yang dilalui senilai $ 3 triliun setiap tahun.
Secara strategis, Indonesia tidak memiliki klaim resmi pada wilayah perairan tersebut, tetapi menganggap sebagian Laut Cina Selatan sebagai miliknya.
Indonesia secara teratur telah mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China di daerah tersebut.
“Negara kita memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China. Kami tidak ingin terlibat konflik dan khawatir jika terjadi peningkatan ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut, dan oleh militerisasi Laut China Selatan,” ujar Retno Marsudi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Reuters, Selasa, 20 Oktober 2020.
“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” tambahnya.
Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam memenuhi ambisi teritorial China, mantan duta besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, mengatakan "kebijakan anti-China yang sangat agresif" dari AS telah membuat Indonesia dan kawasan itu ketakutan.
"Itu terlihat tidak pada tempatnya, kami tidak ingin tertipu menjadi kampanye anti-China. Tentu saja kami mempertahankan kemerdekaan kami, sebab ada kerjasama ekonomi yang kuat dan China sekarang menjadi negara paling berpengaruh bagi Indonesia, ” ujar Dino.
