Network
POTENSI BISNIS - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengatakan, Kemenag terus mempersiapkan penyelenggaran haji dan umrah 1443 H.
Menurutnya, persiapan akan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka, dan tidak diskriminatif.
Hilman menjelaskan, semua persiapan akan terus dilakukan sesuai instruksi dari Menteri Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Baca Juga: KTT G20 Roma Italia, Menlu Retno Sebut Jokowi Siap Hadiri Forum Ekonomi dan Kesehatan Global
"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," kata Hilman dikutip PotensiBisnis.com dari laman resmi Kemenag, Minggu, 31 Oktober 2021.
Hilman menyampaikan, keterbukaan dan profesionalitas penting bagi jamaah haji dan umrah.
"Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, PPIU dan PIHK, protokol kesehatan, serta persiapan lainnya," ujarnya.
Hilman menegaskan, ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antar umat Islam dari berbagai latar belakang baik ormas, golongan, daerah, dan lain sebagainya.
"Arahan Menag jelas dan tegas, pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus lebih inklusif karena ibadah ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan," tegas Hilman.
"Tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji dan umrah," lanjut Hilman.
Hilman menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah betul-betul disiapkan dan dilaksanakan
"Jemaah memiliki latar belakang tradisi keagamaan yang bermacam-macam. Semua harus dilayani dengan baik," jelasnya.
Hilman mengatakan, pihaknya akan terus mempersiapkan penyelenggaraan haji dan umrah secara profesional.
"Termasuk dengan memperhatikan perbedaan karakter, baik pembimbing, petugas, serta jemaah," katanya.
Pelaku diketahui, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) telah menggelar focus group discussion (FGD) dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Dalam FGD tersebut membahas mengenai skema penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi.
“Pertemuan ini menyepakati jika gelombang awal ibadah umrah di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,” kata Hilman.
Hilman juga menegaskan, agar segera menyerahkan data jemaah umrah ke PPIU.
"Kesepakatan lainnya, PPIU yang berencana memberangkatkan agar segera menyerahkan data jemaahnya kepada Ditjen PHU,” ujarnya.***
