Network
POTENSIBISNIS - Baru saja menjabat sebagai Menteri Sosial, kebijakan Tri Rismaharini ingin melakukan perubahan-perubahan.
Salah satunya yaitu terkait Data Terpadu Kesejaahteraan Sosial (DTKS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal tersebut disampaikan Risma usai serah terima jabatan (sertijiab) dengan Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Jakarta 23 Desember 2020.
Baca Juga: Program OKE OCE Sandiaga Uno SIap Dibawakan ke Kemenparekraf
Risma mengingatkan jajaran Kemensos dapat bekerja secara efisien, terutama dalam pengelolaan anggaran untuk data DTKS yang mencapai Rp1,3 triliun.
"Tadi saya sempet kaget 1,3 triliun untuk data, waduh mati saya bilang, kalo kita tidak hati-hati. Jadi mari nanti tolong difikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien, sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain," kata Risma, dikutip PotensiBisnis.com dari kanal YouTube Kemensos RI.
Hal ini merupakan salah satu pesan Jokowi kepada Risma agar dirinya menuntaskan penyaluran bantuan sosial baik di akhir tahun maupun awal tahun 2021, dan juga pemutakhiran DTKS.
Baca Juga: Soal Rangkap Jabatan, Febri Diansyah: Bisa Dicek di UU ASN, Sebaiknya Undur Diri, Tri Risma?
“Realisasi anggaran awal tahun itu penting untuk mengerakkan roda perekonomian,” katanya.
Risma akan memberikan perhatian kepada penguatan perekonomian. Namun untuk itu, Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di kementerian sosial, dan juga dia ingin memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru, untuk hal ini Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator.
Baca Juga: Kabar Gembira! Armada Trans Jakarta akan Miliki Bus Listrik
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," katanya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," kata Risma.
Baca Juga: Prabowo dan Sandi 'Satu Atap' dengan Jokowi, Fahri Hamzah: Saya Kecewa
Pembenahan data ini ingin Risma lakukan sesegera mungkin karena hal ini pun terkait kebijakan Risma yang ke depannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai karena akan digantikan secara elektronik.
Risma mengatakan di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
Hal ini dilakukan guna menghindari adanya penyelewengan bantuan sosial, juga penerima bantuan sosial dari kemensos depanya nanti tidak lagi membutuhkan orang ketiga.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ujar Risma.***
