Network
POTENSIBISNIS - Satu di antara pimpinan pusat PDIP yang juga menjabat Ketua DPR RI, Puan Maharani berbicara soal isu internasional.
Hal itu hampir sejalan dengan apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jauh lebih dulu konsen pada isu tersebut.
Apakah, PDIP dan PKS satu suara tentang isu yang dinilai akan berdampak besar pada Indonesia ini?
Baca Juga: Ini Permintaan 'Mengerikan' Petugas Partai PDIP yang Diarahkan untuk Massa Aksi 1812
Sejak Presiden Soekrano, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel akibat dari penjajahan yang dilakukan negara tersebut.
Syaratnya Palestina merdeka
Isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel makin menguat seiring dengan pembukaan kembali calling visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.
Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu didukung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan mengatakan, Indonesia berdiri menentang penjajah Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina.
"Selama kemerdekaan belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," kata Puan Maharani, dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari Antara Jumat, 18 Desember 2020.
Prinsip two state solution yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina untuk menyelesaikan masalah di negara tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.
Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, kata Puan, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Puan menyampaikan hal itu, menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang diembuskan media-media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel.
Di Indonesia, isu itu makin menguat seiring dengan pembukaan kembali calling visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.
Calling visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dengan dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel.
Jangan kompori dengan alasan investasi
Dikutip dari PR Bekasi, Terkait dengan calling visa, lanjut dia, pemerintah harus hati-hati dan cermat serta dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kebijakan tersebut dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Pastikan sesuai dengan aturan internasional dan terus kuatkan komunikasi dengan pihak Palestina," ujarnya.
Diketahui, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah hati-hati terkait kebijakan pemberian visa elektronik (e-visa) untuk warga negara subjek "calling visa" bagi Israel karena mengarah pada normalisasi hubungan dengan Israel.
"Semakin dinormalisasi maka Israel semakin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah. Pemerintah Indonesia jangan berkompromi, jangan mengarah kepada berteman kepada Israel," ujar Sukamta saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menilai seharusnya Indonesia mengisolasi Israel dengan tidak membuka hubungan bukan memberikan ruang menjadi teman seperti kebijakan pemberian visa tersebut.
Sukamta mengingatkan amanat konstitusi adalah mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dan Indonesia memperjuangkan perdamaian abadi berdasarkan kemerdekaan.
"Saya berharap sikap pemerintah Indonesia terus konsisten menghapuskan penjajahan di dunia dan membela negara yang masih dijajah. Satu-satunya negara yang terjajah sekarang adalah Palestina," ujarnya.
Politisi PKS itu berharap pemerintah Indonesia tidak kompromi terkait kebijakan visa tersebut walaupun dengan alasan untuk mencari investasi.***
