Network
POTENSIBISNIS - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi Binur Lobster, setelah diumumkan dalam Konferensi Pers yang dilakukan oleh KPK pada Rabu 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB.
Edhy ditangkap dalam OTT KPK yang dipimpin Novel Baswedan. Tak lama setelah Edhy Prabowo OTT KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengganti Edhy sebagai Menteri KKP.
Luhut secara administratif menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus menjabat sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga: Ngabalin Ceritakan Proses Menteri KKP Edhy Prabowo di OTT KPK, Ada Isyarat dari Mereka?
Keputusan Jokowi tersebut berdasarkan surat yang di tanda tangani oleh Mensesneg Pratikno.
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," ungkap Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi kepada Awak Media pada Rabu, 25 November 2020.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Edhy Prabowo OTT oleh KPK selepas pulang dari Amerika Serikat pada Rabu 25 November pada pukul 00.30 WIB.
Baca Juga: Live Streaming Inter vs Real Madrid di Liga Champions, Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com
Penangkapan Edhy Prabowo dilaksanakan di dua tempat berbeda, yaitu di Depok dan Jakarta, selain itu, OTT KPK juga dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.
KPK membawa Edhy dan sang Istri Iis Rosita Dewi beserta 17 orang lainnya.
Selain itu, KPK juga menyiita sejumlah barang milik tersangka, satu diantaranya adalah kartu ATM.
Melihat menterinya terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi memberikan komentar terhadap sikap KPK.
Jokowi mendukung serta menghormati apapun yang ditempuh oleh KPK.
Baca Juga: Prediksi Inter vs Real Madrid di Liga Champions, Nonton Live Streaming SCTV dan TV Online
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 November 2020.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan), Mahfud MD merespon usai KPK OTT Edhy.
Dirinya menyebutkan, bahwa akan melakukan pengawalan agar tidak ada intervensi dari siapapun.
"Lakukan, saya akan back up agar Anda tak diintervensi," kata Mahfud MD membagikan cuitan di Twitter @mohmahfudmd.
Baca Juga: Menteri KKP Ditangkap KPK, Terkesan 'Ngeyel' Politikus Demokrat: Sudah Sering Kami Ingatkan
Mahfud MD menjelaskan, dirinya mengingatkan kepada kawan kawan KPK tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri kepadanya.
Sy selalu mengingatkan kpd teman-teman di KPK ttg apa yg pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kpd sy, "Biarlah orang mengatakan bhw kami tdk baik, tapi kami akan berusaha keras utk berbuat baik". Syjawab, "Lakukan, saya akan back up agar Anda tak diintervensi".— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 25, 2020
"Biarlah orang mengatakan bahwa kami tidak baik, tapi kami akan berusaha keras untuk berbuat baik," pungkas Mahfud.***
