POTENSI BISNIS - Menteri Koodrinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD tak sungkan sindir Amien Rais dan Gatot Nurmantyo saat mereka evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sindiran pertama kepada Gatot Nurmantyo yang mempersoalkan saat menjadi pemimpin tidak selalu bisa melakukan hal yang diluar kewenangannya.
Dikutip potensibisnis.com dari tayangan Youtube Indonesia Lawyers Club, pada Rabu 21 Oktober 2020 bermula saat Mahfud mempertanyakan terhadap KAMI yang mengkritik Issu Baru.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Berikut Ini
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya 'KAMI' itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanya Mahfud MD.
Ia menambahkan, bahwa selama yang menjadi kritikan KAMI Gatot Nurmantyo itu hanya mengulang kritik lama.
"Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," jelas Mahfud.
Mahfud merasa kritik organisasi bentukan Gatot Nurmantyo tersebut sama sekali tidak memberi terobosan bagi sistem demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Emas Jadi Komoditas Investasi Primadona di Tengah Pandemi, Buruan Stok Sebelum Kehabisan
"Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa 'wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini'. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah," imbuh Mahfud MD.
Sebagaimana dikutip potensibisnis dari RRI Selanjutnya Menkopolhukam mengambil contoh Amien Rais untuk membantahkan kritik terhadap Gatot Nurmantyo selaku Mantan Ketua MPR RI.
Baca Juga: Link Download Logo Hari Santri Nasional 2020 Resmi dan 10 Rangkai Ucapan Cocok Dibagikan di Sosmed
"Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apakah dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara enggak berubah. Korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak," kata Mahfud.
Penjelasan tersebut sengaja disampaikan oleh Mahfud MD prihal tudingan dirinya beserta pemerintah tidak berpihak kepada rakyat berkaitan dengan banyaknya penolakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Najwa Shihab Sindir Soal Maruf Amin Kerja Apa, Ma'ruf Amin: Saya Juga Memimpin Rapat Menteri
Mahfud menjamin bahwa pemerintah berusaha keras menampung seluruh aspirasi, dalam hal ini termasuk buruh.
Namun karena yang menggodok undang-undang itu adalah DPR, maka dia selalu perwakilan pemerintah tidak dapat mengintervensi.
"Kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," imbuhnya.
Baca Juga: Didampingi Presiden Jokowi, PM Jepang Umumkan Pinjaman Rp6,95 Triliun
Berpindah dari kasus Amien Rais, Mahfud melanjutkan mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantyo.
"Pak Gatot, pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap. Loh sekarang bicara komunis," sindir Mahfud MD.
"Bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang dibidang itu," pungkasnya.
Ketidakberdayaan para pejabat mengambil alih yang bukan tugas bidangnya merupakan konsekuensi sistem demokrasi yang telah disepakati besama.***