POTENSI BISNIS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengutarakan, akan membuka formasi berbagai bidang yang diprioritaskan, di antaranya tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh di berbagai bidang.
Pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan merekrut ASN dalam jumlah besar. Pasalnya, di tahun 2020 ini tidak ada pengangkatan ASN.
"Tahun depan, kita sudah sepakat untuk pengadaan 1 juta guru. Kemudian pengadaan bidan, tenaga perawat dan dokter, sebanyak 200.000 orang lebih," kata Tjahjo dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman di Kota Solo, Jumat, 28 Agustus 2020.
Baca Juga: Anda Belum Terima Subsi Gaji? Jangan Khawatir Pendaftaran Penerima BLT Rp600 Ribu 31 Agustus Trakhir
Lewat model itu, lanjutnya, setiap satu desa dan satu kecamatan harus memiliki ASN yang menjadi penyuluh.
Kemudian, dikatakannya, penyuluh kesehatan menjadi skala prioritas dan tenaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Selain itu, juga pengadaan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh KB dan penyuluh PU yang akan ditempatkan di desa dan kecamatan," tambahnya.
Dia juga menjelaskan, alasan tahun 2020 tidak membuka penerimaan CPNS, karena pemerintah masih fokus menyelesaikan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).
Baca Juga: Potensi Bisnis: Pengharum Mobil Aroma Kopi Mampu Menopang Perekonomian Warga di Kabupaten Karawang
Sebagaimana dilansir PotensiBisnis.com dari galamedia.pikiran-rakyat.com "Tahun 2021 Pemerintah Rekrut Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penyuluh Secara Besar-besaran".
Disamping itu, pemerintah juga sedang menuntaskan tenaga honorer dan ASN yang memasuki masa pensiun.
"Sekarang kita ingin menyelesaikan teman-teman P3K dan secara prinsip saat ini sudah selesai. Tapi tahu-tahu ada pandemi Covid-19, sehingga kita memikirkan masalah uangnya," ungkapnya.
Dalam pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang merupakan penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tjahjo Kumolo mengingatkan, masalah reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Teman-teman honorer yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada bangsa dan negara juga kita pikirkan," ujarnya.
Baca Juga: Pandemi Belum Usai, Khofifah Buka Dua Objek Wisata di Jawa Timur
Menurutnya, dalam mereformasi birokrasi adalah termasuk penyederhanaan jabatan di eselon I, II, serta pengalihan jabatan eselon III, IV serta V menjadi jabatan fungsional.
Tujuan penyederhanaan birokrasi termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik, adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang mengurus berbagai kepentingan, terutama layanan perizinan.
Dia berharap, dalam tempo empat tahun penyederhanaan birokrasi mudah-mudahan selesai, termasuk perencanaan dalam rekrutmen kepegawaian.
Baca Juga: Ridwan Kamil Raih Penghargaan sebagai Pembina BUMD Jawa Barat
Di MPP Jenderal Sudirman yang berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman No. 2, jantung Kota Solo, terdapat 377 jenis layanan publik, berupa perizinan, pembuatan dokumen serta perpajakan.
Lembaga penyedia layanan, terdiri dari 184 OPD Pemkot Solo, 177 layanan dari instansi vertikal, 11 layanan dari BUMN, dan empat layanan dari lembaga swasta.*** (Tok Suwarto/galamedia.pikiran-rakyat.com)