POTENSI BISNIS - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingatkan peningkatan kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Menurutnya, jika Satgas Saber Pungli meningkatkan kinerjanya maka pungli dapat diberantas secara tuntas.
Hal tersebut, Didik menanggapi adanya temuan pungli yang ditemukan oleh Presiden Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, seharunya menjadi pengingat kinerja Satgas Saber Pungli kurang optimal.
Baca Juga: Pemprov Jabar Kerjasama Bidang Pangan dan UMKM dengan DKI Jakarta, Ini Alasan Ridwan Kamil
"Harapan kita semua, Presiden segera menyadari dan mengingatkan Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberantasan yang masif hingga pungli teratasi," kata Didik dikutip dari ANTARA, pada Sabtu 12 Juni 2021.
Menurut Didik, Satgas Saber Pungi dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 87 tahun 2016 yang diteken Presiden Jokowi lima tahun lalu.
"Kalau Perpres itu (No 87/2016) dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga ini. Idealnya, aksi pungutan liat sudah tidak ada lagi atau setidak-tidaknya kecil sekali. Faktanya Presiden sendiri temukan praktik pungli masih merajalela," ujarnya.
Baca Juga: Persija Jakarta Datangkan Pelatih Anyar, Ini Sosok Angelo Alessio
Didik juga menerangkan, Satgas Saber Pungli sebagaimana diatur dalam Perpres No 87 tahun 2016 bertugas memberantas pungutan liat secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel.
Kemudian, pemanfaatan satuan kerja, dan sarana/prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Satgar Saber Pungli mengelenggarakan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi (tindakan hukum demi meneggakan ketertiban, -red)," ujarnya.
Baca Juga: Bantahkan Isu Pungli Calon TNI AD, Kasad Andika: Kerja Keras Tidak Akan Menghianati Hasil
Oleh karenanya, Didik mempertanyakan bagaimana pelaksanaan Perpres No 87/2016 itu setelah diteken oleh Presiden.
“Apakah sekadar hanya jadi produk politik yang berbasis kosmetik atau keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar,” ujar Didik, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, menanyakannya.
Ia berpendapat Satgas Saber Pungli idealnya dapat jadi tumpuan pemerintah memberantas pungutan liar.
Karena Presiden langsung yang meneken perpresnya dan menjadi penanggungjawabnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi baru-baru ini langsung menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo usai mendapatkan laporan terkait premanisme dan pungutan liar atau pungli di Tanjung Priok, Jakarta.
Setelah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, Polda Metro Jaya kemudian bergerak menangkap para pelaku pungli sebanyak 49 orang dengan perannya masing-masing yang berada di pos yang berbeda-beda.***