POTENSI BISNIS - Pakar telematika, Roy Suryo soroti laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma ata 21 juta data ganda penerima bansos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana dikutip dari unggahan Twitter @KRMTRoySuryo2, ia meminta laporkan juga selain 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
Menurutnya, pihak yang bertanggungjawab sebelumnya, siapa tahu termasuk Menteri dan lingkungan sebelumnya.
Baca Juga: Korupsi Boleh Asal Ekonomi Bagus, Mahfud MD: Banyak Termakan Bohong
"Nah, kalau ini baru namanya Syantik beneran... Laporkan juga selain 21 Juta data ganda Penerima Bansos tsb, juga siapa2 yg bertanggungjawab sebelumnya, siapa tahu termasuk Menteri & lingkungan sebelumnya," kata dia, dikutip pada Senin, 3 Mei 2021.
"Hayo, Di Rezim siapa ini terjadi ya? Berani dilaporkan sekalian?," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menggear konferensi pers dan turut ada Mensos Risma yang membeberkan hal-hal apa yang dilaporkan ke KPK tersebut.
Baca Juga: Varian Baru Virus Corona Sudah Masuk Indonesia, Menkes Budi: Isolasi Harus Segera Dilakukan
Risma melaporka 21 juta data penerima bansos yang ganda. "Kami melaporkan data termasuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada dalam temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu.
Setelah saya jadi menteri, saya konsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin," kata Risma.
"Ahamdulillah April ini kami bisa selesaikan perbaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan," sambung Risma.
Baca Juga: Pasca Larangan Mudik, Ratusan Personel Disiagakan Jaga Perbatasan Kabupaten Bogor
Penyempurnaan data mau tak mau harus dilakukan. Itu yang diminta Risma kepada pemerintah daerah (pemda)
Kemensos sendiri telah menerima usulan penerima bansos dari sejumlah pemda. Jumlah penerima bansos yang diusulkan berjumlah 5 juta orang. Namun itu baru beberapa daerah saja.
"Dari usulan daerah kurang-lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada enam daerah itu yang kita tidak bisa leterlek sekali dengan data kependudukan, karena kondisi situasional yang secara aksebilitas sulit dan sebagainya," ujar Risma.
"Karena itu, kita secara terus-menerus, termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," sambung dia.***