POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sembilan wilayah potensi rawan gempa bumi yang perlu diwaspadai pada tahun 2021.
Luhut menyampaikan ke sembilan wilayah yang rawan gempa bumi yaitu Mentawai, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Aceh, Sorong, Matano, dan Lembang.
Analisa mengenai sembilan wilayah tersebut dilakukan berdasarkan data potensi zona aktif, seismic gap, dan hubungan frekuensi gempa serta magnitudonya.
Baca Juga: Ada 10 Juta Pengangguran Akibat Pandemi, Jokowi: Kuncinya Ada di Inventasi
"Ini kapan terjadi? Kita tidak tahu, tapi akan terjadi. Bisa saja 10, 20, 30 atau 50 tahun lagi akan terjadi tapi kapan saja itu bisa terjadi," ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 di Jakarta, dikutip PotensiBisnis.com dari ANTARA, Kamis 4 Maret 2021.
"Misal lempengan Lembang itu, itu sudah banyak yang cerita kepada kita, memberikan briefing betapa itu juga bisa bahaya karena pergeseran itu. Padahal itu melewati kota Bandung," sambungnya.
Luhut mengingatkan kepada kepala daerah khususnya di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa bumi dan tsunami, seperti yang pernah terjadi di Aceh, Banten, dan Palu.
Baca Juga: Targetkan Sekolah Tatap Muka Mulai Juli 2021, Mendikbud Siapkan Dana BOS
Untuk mengantisipasi dampak kerugian ekonomi dan korban jiwa akibat bencana gempa bumi, dapat dilakukan salah satunya dengan memperkuat sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami.
Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS).
"Saya mohon teman-teman pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada yang terbawah, tolong dilihat ini isi Perpres ini," ujar Luhut.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Besok Jumat 5 Maret 2021, Waspada Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Jawa Barat
Luhut juga meminta antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah bersinergi untuk mengimplementasikan Perpres tersebut.
"Presiden juga sudah memberikan arahan untuk mewujudkan sinergi yang lebih intensif pemerintah pusat dengan seluruh kementerian lembaga. Ini yang penting karena pengalaman saya kelemahan kita di republik ini adalah koordinasi atau sinergi dalam bekerja," tutur Luhut.***