POTENSIBISNIS - Beraninya politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid memperingatkan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati. Peringatan itu ditulis dalam akun @muannas_alaidid. Muannas Alaidid meminta Ketum PDIP pemenang Pemilu 2019, untuk menindak kadernya, Ribka Tjiptaning.
Ribka Tjiptaning yang merpakan politisi PDIP, beberapa kali menuai kontroversi lantaran melontarkan tuduhan terhadap vaksin Sinovac yang kini digunakan Indonesia untuk vaksinasi Covid-19.
Terbaru, Ribka Tjiptaning menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak disuntikkan vaksin Sinovac dalam vaksinasi Covid-19 perdana di Istana Negara pada Rabu 13 Januari 2021.
Baca Juga: Segera Login Portal LTMPT 2021, Ini Cara Registrasi dan Validasi Akun
Politis PSI, Muannas Alaidid, langsung merespon ucapan Ribka Tjiptaning atas tuduhannya itu.
Muannas Alaidid mengaku prihatin melihat sikap Ribka yang menolak vaksin Covid-19 dan menciptakan kegaduhan.
Sebagaimana dikabarkan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel "Minta Megawati Tindak Ribka Tjiptaning, Muannas: Kalau Tidak, Biar Kita Proses Hukum", Muannas pun melontarkan ancaman kepada PDIP.
Baca Juga: Masuki Hari keempat Banjir di Banjarmasin, Tinggi Air Belum Surut
Muannas Alaidid meminta Megawati Soekarnoputri turun tangan menertibkan anggota partainya yang menolak vaksin Covid-19. Bahkan Muannas Alaidid menilai apa yang dilakukan Ribka Tjiptaning menimbulkan keraguan akan vaksin Sinovac di masyarakat.
“Ribka ini bikin gaduh dan yang menyedihkan satu partai di @PDIP_Perjuangan dengan Pak @Jokowi partai asal yang mendukungnya,” tulis Muannas yang dikutip dari cuitan akun Twitter @muannas_alaidid pada Jumat 15 Januari 2021.
“Sebaiknya Bu Mega turun tangan, diingatkan dia ini. kalau tidak bisa, biar kita proses hukum,” ujar Muannas Alaidid dengan tegas.
Baca Juga: Mahfud MD Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka: Saya Sering Undang saat Jadi Menhan di Tahun 2000
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pengendalian pandemi Covid -19 melalui program vaksinasi adalah 'Game Changer'.
Vaksinasi juga menjadi kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan bangsa pasca pandemi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Jumat 15 Januari 2021 malam, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Pengendalian pandemi, terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” ujar Presiden Jokowi dikutip PotensiBisnis.com dari laman setkab.go.id. Sabtu 16 Januari 2021.
Pemerintah secara resmi telah memulai program vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, Rabu 13 Januari 2021 lalu. Presiden mengharapkan akan muncul kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga risiko penyebaran COVID-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali.
“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” ujarnya.
Program vaksinasi gratis diberikan kepada 181,5 juta rakyat Indonesia. Sebelumnya prosedur dan tahapan pengembangan vaksin telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar.
Diungkapkan Presiden, setelah vaksinasi perdana yang diperolehnya bersama beberapa orang perwakilan dari berbagai latar belakang, telah dimulai juga vaksinasi perdana di 26 provinsi pada Kamis 14 Januari 2021, menyusul 8 provinsi lainnya pada Jumat 15 Januari 2021 dan akan diteruskan ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.***