POTENSI BISNIS - Bantua Sosial Tunai (BST) tak lagi dilanjutkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyaluran BST Rp300 ribu dihentikan lantaran hanya diberikan kepada masyarakat saat kedaruratan Covid-19.
Jadi BST tersebut disalurkan hanya emapt bulan dan ditambah dua bulan saat kebijakan PPKM Darurat.
Baca Juga: Bansos BST Rp300 Cairkan ke Kantor Pos, Simak Cara Cek Nama Penerima Bantuan PPKM Agustus 2021
"BST cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari-April. Ditambah dua bulan kerena PPKM Darurat Mei dan Juni," kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma, dikutip dari ANTARA.
Mensos Risma menegaskan, penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawatdaruratan di masa pandemi Covid-19.
"Sudah, saya enggak berani. Itu memang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi," kata dia.
Sementara itu, Mensos Risma mengatakan, rencana bansos untuk ke depannya akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Keuangan terkait mengembalikan ke kondisi normal.
Risma juga mengatakan, akan mendorong program bansos untuk lanjut usia yang membutuhkan bantuan.
"Mereka (lansia) dapat bansos, tapi kan Rp200 ribu. Nah cuma Rp200-Rp300 ribu. Mereka pasti masih kurang lah dalam satu bulan, oleh karena itu kita bantu mereka," kata dia.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 22 September 2021: Elsa Makin Mengkhawatirkan, Aldebaran Penasaran Soal Jessica
Di sisi lain, Kemensos akan melakukan uji coba penyaluran bansos secara biometrik pada tahun 2022.
"InsyaAllah tahun depan itu, uji coba di tujuh provinsi, ada beberapa kabupaten/kota," kata Menteri Sosial.
Menurut Mensos Risma, dalam uji coba tersebut penyaluran bansos tidak lagi menggunakan kartu.
Jika kartunya rusak, penerima manfaat boleh hanya dengan membawa identitas diri ke e-Warong.
"Nantinya penjualnya mendownload aplikasi kami. Kemudian transaksi jadi tidak bisa keluar minuman keras, dan rokok," kata Risma.
Selain itu, kebijakan pemeberian bansos juga akan dibedakan berdasarkan letat geografis penerima manfaat.
Untuk lokasi yang terjauh, bank akan datang ke tempat nasabah.
Kemudian, soal ketimpangan harga di tiap daerah, Risam mengatakan, terutama di Papua harga bahan pokok menjadi lebih tinggi.
Sehingga tidak dipaksakan bansos tersebut untuk membeli beras.
"Memang tidak semua, kenapa harus beras? Lah, kalau saya makan sagu memangnya harus dipaksa beras? Nah, itu nanti ke depan akan seperti itu," ujarnya.***