Network
Pertama, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 33, pemerintah harus melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi rakyat, menuju sistem perekonomian yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan.
Kedua, Pola Channeling untuk menyiapkan skema pembiayaan pandemi covid-19 dalam tiga tahun ke depan untuk koperasi dan UMKM senilai Rp500 triliun per tahun. Pendanaan itu bisa di rasakan langsung pelaku koperasi dan UMKM untuk kembali menjalankan usahanya tanpa mempersiapkan syarat dan skema rumit.
"Pembiayaan ini dijamin lembaga penjaminan seperti Perum Jamkrindo atau Askrindo. Adapun dalam pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh BPK," ungkap Suhaji.
Ketiga, pemerintah harus mengembangkan produk lokal unggulan seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran yang terintegrasi sebagai basis usaha Koperasi dan UMKM.
Keempat, diperlukan tanggung jawab bersama dalam pembangunan ekonomi rakyat. Pemerintah perlu melakukan langkah sinergitas, karena pembangunan ekonomi rakyat bukan hanya kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM, namun kehendak semua bangsa dan menjadi tanggung jawab kementerian lain.
Baca Juga: Kontribusi Gojek Terhadap Perekonomian Indonesia sebelum Pandemi Melanda
Kelima, menyiapkan peraturan yang mendukung pelaksanaan resetting dalam ranggka merubah pola pikir pembangunan ekonomi rakyat. Keenam adalah membesarkan potensi digitalisasi produk-produk koperasi dan UMKM.
Penggunaan teknologi digital menunjukkan tren yang terus meningkat, menjadikan langkah yang ditempuh merupakan langkah strategis. Beberapa pakar memprediksi teknologi digital kedepan akan didominasi perekonomian nasional.
Langkah pamungkasnya, adalah dengan menerapkan Dashboard Management System untuk menguatkan sistem monitoring dan evaluasi segenap stakeholders Koperasi dan UMKM dengan terstruktur dan berkelanjutan.
Sukahaji menyimpulkan ke tujuh strategi diatas dipercaya membuat Indonesia terhidar dari resesi ekonomi dan menghidupkan kembali ekonomi nasional dilandasi semangat gotong royong.***
