Network
POTENSI BISNIS - Seiring dengan gelombang aksi demonstrasi, tersebar pula isu Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dituding pemerintahan orotiter. Bahkan juga ramai diperbincangkan di publik, pemerintahan hari ini seperti pemerintahan Orde Baru karena sulit mengekspresikan pendapat.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan tersebut. Hasto membantah jikalau pemerintahan Jokowi itu tidaklah otoriter seperti yang digaungkan di publik.
Hasto mengutarakan, PDIP selalu menegaskan, urusan menyampaikan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Hanya saja menurut Hasto, berdemokrasi itu tidak boleh merusak.
Baca Juga: Singgung Soal Keberlangsungan PDIP, Megawati: Tentu Saya Tidak Selamanya Jadi Ketum
"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," ujar Hasto.
Hal tersebut disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari laman RRI.
Kemudian Hasto mengutarakan, pemerintah hanya menindak pelaku pelanggaran seperti merusak fasilitas umum dan menyebarkan Hoax. Menurutnya, demokrasi itu berdiri dengan aturan main yang harus diikuti semua pihak.
Baca Juga: Terkait Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, MUI: Ia Harus Meminta Maaf Kepada Umat Islam
"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," sambung Hasto.***
