Network
POTENSI BISNIS - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyatakan, pemerintah perlu lebih meningkatkan sistem pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran subsidi untuk gas elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran.
Untuk itu, Mulyanto menyarankan pemerintah mengoptimalkan tugas pokok pengawasan gas LPG kepada BPH Migas.
Baca Juga: Manchester United 'Kerasukan' Setan Merah, Gunnar Solskjaer pun Selamat
"Kelembagaan pengawasan sektor migas ini perlu dikonsolidasikan dalam satu lembaga agar kelangkaan, subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga yang tak terkontrol dapat diperkecil," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu 18 Oktober 2020.
Tak hanya itu, Ia juga berpendapat, jika selama ini fungsi BPH Migas terbatas pada fungsi pengaturan dan pengawasan hilir migas, sementara pengawasan gas LPG ditangani oleh Kementerian ESDM, ke depan fungsi ini dapat dilebur dalam satu lembaga.
"Dengan menyerahkan fungsi pengawasan gas LPG kepada BPH Migas, akan terjadi konsolidasi fungsi pengawasan sektor hilir migas ke dalam satu lembaga. tata kelola seperti ini lebih sederhana dan kuat," ujarnya.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Menanti Selebrasi Kemenangan Tottenham, Jangan seperti Arsenal
Mulyanto menilai optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPH Migas dapat lebih efektif, dan sederhana daripada mengubah sistem subsidi gas elpiji 3 kilogram dari yang ada sekarang menjadi bantuan langsung tunai.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mempertanyakan mengenai kuota elpiji tiga kilogram kepada Kementerian ESDM dalam rapat kerja di Jakarta, Rabu 2 September lalu, dilansir ANTARA.
