Network
POTENSI BISNIS - Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wiajaya atau Gus Ahad menilai perogram Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi gaji/upah bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta kurang efektif.
Sebab untuk mendapatkannya dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akhirnya pihak Kementerian Tenaga Kerja tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji dibawah 5 juta," kata Gus Ahad kepada wartawan di Bandung, Jumat, 18 September 2020.
Baca Juga: Potensi Bisnis: Tips dan Trik Menanam Cabe Rawit pada Media Bedengan
Program tersebut, kata dia, menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
Oleh karena itu, Sekretaris DPW PKS Jabar ini meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program tersebut secara menyeluruh. Seperti dilansir PotensiBisnis.com dari Wartaekonomi.
"Bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan," tuturnya.
Baca Juga: Daftar Prakerja Gelombang 9 Secara Online di www.prakerja.go.id dan Offline Gratis
Baca Juga: Film House at the End of the Street Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini Saksikan Pukul 23.30 WIB
