Network
POTENSI BISNIS – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya ditunjuk pemerintah sebagai tim likuidasi menegaskan terkait kejelasan pengembalian dana tabungan perumahan (Taperum) pensiuanan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Eko Djoeli selaku Direktur Jendral Pembiayaan Insfrastruktur Kementrian PUPR menghimbau agar para ASN tetap tenang perihal pencairan dana Taperum. Progres dari operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sampai saat ini berjalan lancar sesuai dengan skema dari pemerintah.
Dilansir PotensiBisnis.com dari laman wartaekonomi.co.id hal tersebut disampaikan Eko Djoeli dalam Media Discussion dengan tema Persiapan BP Tapera dalam Pengembalian Dana Taperum, pada hari Jumat, 18/9/2020.
Baca Juga: Cara Cek Nama BLT di Aplikasi BPJSTKU Mudah Hanya Melalui HP Simak Begini
“Semoga saja dengan menggelindingnya kegiatan tim likuidasi pada akhir Agustus kemarin akan lebih ada kepastian terkait dua hal yang disampaikan Pak Zudan selaku Ketua Korpri, yaitu mengenai hak-hak pensiunan dan pengembalian iuran dari ASN.” Tutur Eko.
Pembentukan Tim Pelaksana Likuidasi Aset Bapertarum-PNS tersebut dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1318/KPTS/M/2020.
Selain itu, Eko Djoeli juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Tim Sekretariat dari Tim Pelaksana Likuidasi melalui Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan selaku Ketua Pengarah Tim Pelaksana Likuidasi Aset Bapertarum-PNS Nomor 198/KPTS/Dp/2020 pertanggal 19 Agustus 2020.
Baca Juga: BLT Tahap 4 Disalurkan ke 2,8 Calon Penerima? Cek di Sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id atau Lapor HRD
“Kami berharap tim likuidasi ini selesai akhir september 2020. Jadi jika ada hal-hal yang menghambat operasional hal-hal teknis, kami yakinkan tidak akan lewat dari Oktober.” Lanjutnya.
Sedangkan Zudan Arif Fakrulloh selaku Ketua Korpri menekankan agar pencairan dana Taperum ASN dapat segera direalisasikan. Dia menyesalkan proses yang berjalan lambat dalam pengembalian hak-hak ASN dan para pensiunan.
