Network
POTENSI BISNIS - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah mencabut izin operasional lima perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena mencerminkan pelanggaran serius yang terjadi, termasuk kegiatan pembelajaran fiktif, jual beli ijazah, dan penyalahgunaan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Data terbaru per tanggal 31 Mei 2023 menunjukkan bahwa empat perguruan tinggi yang terkena dampak pencabutan izin berlokasi di Jawa Barat, dengan dua di antaranya berada di Bekasi, dan empat lainnya tersebar di Bogor, Tasikmalaya, dan Bandung.
Baca Juga: Aduh! Deretan Perguruan Tinggi yang Dicabut izinya di Jawa Barat, Satu di Antaranya di Bandung
M. Samsuri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut berdasarkan temuan bahwa terdapat kegiatan fiktif yang tidak tercatat dalam sistem Dikti, yang dapat disimpulkan sebagai indikasi adanya praktik jual beli ijazah.
"Ada data di Dikti tapi tidak ada proses pembelajaran, bisa dibilang fiktif, itu yang utama, sehingga bisa disebut ada indikasi istilahnya jual beli ijazah," ungkap Samsuri.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang terkena dampak pencabutan izin operasional.
Baca Juga: Kelompok Penipuan Tiket Coldplay Teridentifikasi, Polda Metro: Terletak di Sulsel
Samsuri menjelaskan bahwa pihak penyelenggara pendidikan atau yayasan kampus bertanggung jawab untuk memindahkan (migrasi) mahasiswa ke perguruan tinggi lain sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
